Pegawai Pemkab Beltim Tolak wacana 7 Hari Kerja. - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru

Live Streaming

Senin, November 21, 2016

Pegawai Pemkab Beltim Tolak wacana 7 Hari Kerja.

INRADIOFM.COM, Manggar Beltim – Wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang sedang mengkaji penambahan jam masuk kerja PNS hingga Sabtu dan Minggu, mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.

Meski baru sebatas kajian, namun rencana ini cukup menjadi momok bagi pegawai, khususnya bagi pegawai di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Mayoritas mengaku kurang setuju dan menolak jika pemerintah pusat sampai jadi mengatur memberlakukan hari kerja hingga seminggu penuh.

Dari hasil wawancara Humas Beltim, Senin (21/11) dengan beberapa pegawai, alasannya beragam. Mulai dari pengaruh ke mental dan psikologis pegawai hingga keefektifan hasil kerja.

“Kita ini manusia bukan mesin. Butuh juga bersosialisasi, istirahat, kumpul dengan keluarga serta refresing. 5 hari kerja saja masih butuh cuti, apalagi sampai dak ada liburnya,bisa-bisa cuti satu bulan” ungkap Redy (36).

Pegawai di Sekretariat Daerah ini pun mempertanyakan keefektifan dari 7 hari kerja. Apalagi menurutnya jika nanti swasta tetap menerapkan 5 hari kerja.

“Perlu pengkajian lebih dalam. Sekarang jangankan 7 hari, 5 hari kerja aja masih ada pegawai yang membandel. Kalau 7 hari bakal banyak yang main ‘kucing-kucingan’,” ujarnya.

Pegawai yang sudah 7 tahun bekerja ini menilai jika pemerintah pusat ingin 7 hari kerja, bisa menerapkan ke unit kerja yang secara langsung melayani masyarakat.

“Itu pun harusnya pakai shift-shiftan. Kayak yang sekarang diterapkan di rumah sakit, puskesmas, atau Pol PP. Jadi pegawai bisa ‘bernafas’,” kata Redy.

Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Beltim, Talafuddin. Ia khwatir jika 7 hari kerja diterapkan, para PNS akan kewalahan.

Sekda Beltim, Talafuddin
“Memang secara efektifitas pelayanan bisa lebih cepat dan roda birokrasi berjalan lancar. Tapi efek sampingnya banyak pegawai yang pikirannya kurang fokus. Kewalahan mereka, kalau gak ada libur,” kata Talafuddin.

Selain itu, menurutnya penambahan hari akan menambah anggaran operasional pemerintah. Penambahan pengeluaran ini bisa berasal dari listrik, BBM dan alat-alat kantor lainnya.

“Otomatis itu, kalau ada penambahan hari pasti pengeluaran operasional bertambah,” ucapnya.

Untuk itu, Talafuddin menyarankan jika pemerintah pusat ingin menambah hari kerja sebaiknya cukup satu hari saja, atau dari Senin hingga Sabtu. Ia pun menyatakan penerapan 5 hari kerja perlu dikaji ulang mengingat banyak masyarakat yang hanya punya waktu di hari Sabtu.

“Kalau penerapan 5 hari kerja itu perlu ditinjau ulang. Jika ingin pelayanan prima dan menyentuh ke seluruh masyarakat 6 hari lebih baik daripada 7 hari,” tukasnya. @2!