Sumber Informasi Terpercaya

Full width home advertisement

Live Streaming

PANGKALPINANG

HUMASPRO

BELTIM

BANGKA

BELITUNG

BANGKA TENGAH

BANGKA BARAT

Post Page Advertisement [Top]


INRADIOFM.COM, Manggar Beltim – Pemerintah Daerah sebaiknya segera membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai penataan atau penggunaan lahan masyarakat. Perda tersebut nantinya akan melindungi tanah pribumi dan dapat menghindari terjadinya monopoli kepemilikan lahan.

Saran tersebut disampaikan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung, Suherman, saat berbincang dengan Humas Beltim, di Balai Pertemuan Desa Lenggang Kecamatan Gantung, Sabtu (12/11).

Herman mengungkapkan hingga saat ini di dua Kabupaten, baik Belitung maupun Belitung Timur (Beltim) belum ada Perda yang mengatur tentang kepemilikan lahan. Hal inilah yang membuat banyak permasalahan lahan menjadi asal muasal sengketa dan menghambat jalannya pembangunan. 


Suherman
“Jadi banyaknya peristiwa sumber hukum perdata yang menghambat pembangunan berawal dari persoalan penataan pertanahan. Peristiwa perdata ini sangat besar jumlah di Belitung,” kata Herman.

Advokat senior ini menyatakan banyak tanah yang punya nilai ekonomis tinggi namun kepemilikannya berada di tangan orang luar Belitung. Sayangnya tanah-tanah tersebut tidak dimanfaatkan secara baik, bahkan tidak sedikit yang dibiarkan begitu seja.

“Kuncinya penataannya di Pemda. Artinya harus ada aturan untuk melindungi lahan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dan orang banyak. Pemkab Beltim harus belajar dari kasus Tanjung Tinggi dan Tanjung Kelayang,” tegasnya.

Herman pun menyesalkan mudahnya sesorang memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT). Menurutnya jika ada Perda yang mengatur tentang tata cara penerbitan SKT, Pemerintah Desa tidak bisa sembarangan memberikan SKT.

“Pengelolaan SKT itu kan dari desa, makanya penting penyeleksian pemberian SKT ini jangan sampai jatuh ke mafia tanah. Naroh SKT bertumpuk tapi lahannya dibiarkan terbengkalai, malah nantinya untuk dijual kepada orang dari luar. Itu kan sangat disayangkan,” ujar Herman.

Untuk itu pula Ia menghimbau Pemkab melalui Dinas terkait agar dapat memberikan jaminan terhadap komoditi yang akan diolah di atas lahan. Hal ini akan membuat nilai tambah dari lahan masyarakat.

“Tugas pemerintahlah memberikan arahan agar ada kepastian. Orang mau nanam sahang tapi harge dak menentu, nanam sengon bingung pemasarannya. Kalau ada kepastian, Insyaallah nilai tanah akan meningkat dan semak belukar akan berkurang,” pukasnya. @2!

Bottom Ad [Post Page]