Sumber Informasi Terpercaya

Full width home advertisement

Live Streaming

PANGKALPINANG

HUMASPRO

BELTIM

BANGKA

BELITUNG

BANGKA TENGAH

BANGKA BARAT

Post Page Advertisement [Top]


Inradiofm.com, Pangkalpinang – Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 ditargetkan senilai Rp 2,19 triliun. Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2,6 triliun, dengan rincian belanja tidak langsung Rp 1,5 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,087 triliun. Untuk pembiayaan daerah dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 408,32 miliar. Nominal anggaran ini disusun sesuai kelembagaan SOTK.

Plt Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, 
Yuswandi A Temenggung menerangkan, APBD tahun 2017 ini adalah APBD tahun terakhir RPJMD 2012-2017. Acuan penyusunan APBD ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam menjalankan urusan yang secara kelembagaan sudah tertera dalam PERDA. Penyusunan anggaran tersebut harus efisien, optimal dan disesuaikan dengan struktur baru, sehingga fungsi pelayanan dasar dapat berjalan.

Yuswandi A Temenggung
"RAPBD 2017 disusun menjawab apa yang sudah dituangkan dalam RPJMD 5 (lima) tahun yang akan diakhiri tahun 2017. Kita melakukan proyeksi yang sangat presisi dan lebih sesuai dari segi pendapatan. Ini kita bahas di tingkat tim anggaran pemerintah daerah," terang Yuswandi saat menyampaikan Raperda APBD tahun 2017, di Ruang Rapat Paripurna DPRD KepulauanBangka Belitung, Kamis (10/10/2016) lalu.

Ada beberapa agenda yang dipertajam untuk mengisi pencapain RPJMD 2012-2017. Dicontohkan, bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sementara untuk beberapa proyek, di tahun 2016 sudah selesai dikerjakan menggunakan APBD perubahan tahun tersebut. Diharapkan akurasi perancangan di 2017 ini semakin baik dibandingkan sebelumnya.

Penyusunan APBD tahun 2017 tersebut telah mengakomodir kewenangan Provinsi sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014. Penyusunannya sesuai dengan prinsip-prinsip yakni kebutuhan, tertib dan taat pada ketentuan peraturan, tepat waktu serta transparan. Sebab, prinsip penyusunan APBD haruslah efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab.

“Selain itu, penyusunan APBD juga harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Reporter : Tri Dianita
Editor : HK

Bottom Ad [Post Page]