Live Streaming

Post Page Advertisement [Top]


INRADIOFM.COM, Manggar, Beltim – Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) termasuk hal baru di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan bisa dikatakan adanya kewajiban melaporkan harta kekayaan ini baru dilaksanakan tahun ini. Biasanya laporan harta kekayaan hanya dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Analis Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Novan Karisma menjelaskan LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.


Novan Karisma
“LHKASN itu adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN berserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan. Laporan tersebut dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri PAN-RB,” jelasnya kepada Humas Beltim, Selasa (6/12).

Latar belakang dikeluarkannya aturan ASN wajib mengisi LHKSN adalah untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparasi ASN, dan penguatan integritas aparatur. Untuk itu, Ia meminta agar dalam mengisi formulir LHKASN, dapat menuliskan dengan sejujur-jujurnya tentang harta yang dimiliki.

“Kewajiban ini berlaku bagi seluruh ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN, baik itu PNS golongan I sampai IV yang bukan pejabat. Tolong ngisinya jujur, soalnya laporan akan menjadi dasar bagi penegak hukum jika ada indikasi kasus-kasus korupsi,” kata Novan.

Saat ditanya apakah ada perbedaan antara LHKPN dan LHKASN, Novan mengungkapkan dua hal tersebut punya banyak perbedaan. Ia mencontohkan jika di LHKPN, tujuan penyampaiannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka di LHKASN cukup pimpinan organisasi melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat.

“Kalau di LHKPN wajib melampirkan bukti harta yang diperoleh, di LHKAS itu tidak perlu. Selain itu waktu penyampaiannya juga berbeda, di LHKPN dua bulan setelah menjabat atau berenti dari jabatan, sedangkan di LHKASN satu bulan,” terangnya.

Muatan LHKASN terdiri dari data pribadi, harta kekayaan, penghasilan, pengeluaran, dan surat pernyataan.

“Cara memperoleh formulir LHKASN bisa mengunduh dari www.menpan.go.id, atau menggandakan formulir sesuai yang dibutuhkan serta menggunakan aplikasi SI-Harka,” ujarnya. (@2!_Humas Beltim)

Bottom Ad [Post Page]