Live Streaming

Post Page Advertisement [Top]

INRADIOFM.COM, Pangkalpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menggelar rapat koordinasi pengendalian banjir di ruang rapat Pasirpadi Kantor Gubernur, di Air Itam, Pangkalpinang, Jum'at (09/12/2016).

Rakor dibuka dan dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Babel Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr Ir Budiman Ginting Dipl BE MM, didampingi Kabid Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rusli Khaidir, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Najamudin SH.

“Melalui rapat ini masing-masing pihak dapat mengetahui program pembangunan pasca bencana, agar lebih baik dan lebih terintegrasi,” ungkap Budiman Ginting membacakan sambutan tertulis Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Babel.

Menurutnya, rakor pengendalian banjir merupakan langkah untuk pengintegrasian data serta rencana kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang terkait dengan bencana banjir.

Budiman mengemukakan, penyebab banjir awal tahun 2016 diketahui akibat limpahan hujan dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang membelah Kota Pangkalpinang. Diantaranya teradapat tiga sungai berpotensi menyumbang banjir karena menyatu dan memiliki hilir di DAS sungai Baturusa, yaitu sungai Rangkui, Pedindang dan sungai Pusuk.

Sungai-sungai tersebut merupakan Administrasi Sub DAS dari kabupaten/kota, sehingga membutuhkan sinergi dan koordinasi bersama untuk mengatasinya.

Download Aplikasi Streaming IN RADIO di Google PlaySetiap musim penghujan dan tingginya curah hujan, warga Pangkalpinang selalu dicemaskan oleh kemungkinan terjadinya bencana banjir seperti sebelumnya. Beberapa solusi telah diupayakan, tetapi belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Berdasarkan paparan Taufik Aulia dari Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Baturusa Cerucuk, diketahui peta aliran air dan permasalahan terkait kerusakan hutan di bagian hulu, sampah, akibat penambangan, serta terjadinya sedimentasi DAS di hilir. Maka upaya pengendalian banjir difokuskan mulai dari hulu, tengah hingga hilir dalam wilayah administrasi kabupaten/kota.

Sebab itu, Budiman Ginting menegaskan perlu membangun sinergitas bersama dari seluruh kabupaten/kota di bawah koordinasi pemerintah provinsi.

Dirinya juga menilai pentingnya pembentukan tim terpadu tingkat provinsi terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Tim ini selanjutnya memiliki kelompok kerja (pokja) meliputi Mangkol yang menangani hulu (Kabupaten Bangka Tengah), pokja khusu Pangkalpinang membawahi kegiatan pengerukan, penertiban saluran dan kolam retensi, serta pokja DAS menuju ke laut dengan fokus penanganan sedimentasi.

"Tiga pokja ini akan bekerja di bawah koordinasi pemerintah provinsi, dengan mengadakan pertemuan rutin, serta menentukan program jangka pendek dan menengahnya," tambah Budiman Ginting.

Senada, Tim Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII melalui Jarot Widyoko mendukung keinginan Pemprov Babel membentuk tim terpadu pengendalian banjir. Terpenting, menurutnya, adalah penegakan dan kepastian hukum terhadap pemanfaatan lahan yang berpotensi sebabkan sedimentasi.

Ditegaskan Jarot, penanganan banjir dari hulu, tengah dan hilir harus disamakan persepsi antara kabupaten/kota dengan provinsi mengenai apa yang harus dilakukan bersama.

"Selama ini BBWS Sumatera VIII telah melakukan pemetaan wilayah, normalisasi, dan revitalisasi kolong di Bangka Belitung untuk meretensi banjir serta mengupayakan ketersediaan air baku," tutur Jarot. (lulus_HumasProBabel)

Bottom Ad [Post Page]