Bappenas RI Gelar Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Kamis, Januari 19, 2017

Bappenas RI Gelar Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Inradiofm.com, PANGKALPINANG - Bappenas RI bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (19/1/2017) menggelar Sosialisasi Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), bertempat di Ruang Rapat Pulau Ketawai, Kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Narasumber Sosialisasi PPK
Narasumber sosialisasi tersebut, antara lain Agung Wirabuana Kasubag Perundang - undangan Hukum dan Regulasi Bappenas RI, Bimo Wijayanto Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, serta Fridohin Berek Konsultan Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas RI.

Agung Wirabuana mengatakan, untuk pelaksanaan aksi PPK tersebut, Pemerintah Daerah merupakan turunan Inpres Nomor 10 tahun 2016 dimana ada empat kewajiban yaitu Pertama, pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP. Kedua, pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola infomasi dan dokumentasi (PPID), utama dan pembantu. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. "Sedangkan yang ke Empat yaitu, transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial," jelasnya.

Ia menilai, untuk tahun ini tugas dan fungsi PPID lebih dipertajam lagi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PPID di tahun - tahun sebelumnya.

"Bagaimana pelaksanaannya apakah sudah efektif apa belum, itu yang dilaporkan dan juga melakukan sosialisasi SOP yang ada di PPID," tegasnya.

Sedangkan mengenai dana hibah bantuan sosial, berdasarkan UU nomor 14 tahun 2016 yaitu mengamanatkan bahwa sekarang by name by dress. "Sebelum APBD ditetapkan, harus sudah ada terlebih dahulu siapa saja yang menerima dana hibah bansos tersebut," jelasnya.

Mulai sekarang selain dicantumkan dalam tim buku APBD dana bansos yaitu daerah wajib meng-upload penerima hibah dana bansos di websitenya tersebut.

"Selain itu, pemda juga mempunyai kewajiban untuk mengupload laporan penyaluran dana hibah bansos, hal ini untuk meminimalisir dari mulai penganggaran sampai pelaporan itu harus sama dan di upload ke website," terangnya.

Pemantauan dan pelaporan diwajibkan kepada inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota masing-masing, yaitu untuk mendorong SKPD terkait dalam pelaksanaan aksi PPK dan menyaksikan penyesuaian laporan atau data dukung dari aksi PPK SKPD terkait, sebelum diupload ke aplikasi website.

Ia menambahkan sebelum dilaporkan ke Bappeda, Inspektorat bertugas memastikan dulu bahwa apa yang akan dilaporkan dengan data dukungannya itu harus sudah fix.

"Jika data laporan dan data dukung sudah sesuai maka langsung diserahkan ke BAPPEDA untuk dilaporkan," ujarnya.

Jadwal pelaporan dimulai dari, BO3 di mulai pada 28 Maret sampai 5 April, BO6 yaitu 28 Juni sampai 5 Juli, BO9 yaitu 28 September sampai 5 Oktober dan B12 yaitu di mulai 28 Desember sampai 15 Januari.

Setelah dilaporkan akan ada verifikasi. "Untuk verifikasi Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, sedangkan Inspektorat Provinsi nantinya akan dilaksanakan oleh Kemendagri," jelasnya. (
HK)

SUMBER : DISKOMINFO BABEL