Bupati Bangka Harap Kinerja SKPD-nya Lebih Baik Tahun Ini - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Selasa, Januari 31, 2017

Bupati Bangka Harap Kinerja SKPD-nya Lebih Baik Tahun Ini

Inradiofm.com, Sungailiat BANGKA - Bupati Bangka berharap kinerja SKPD-nya lebih baik di tahun 2017 ini. Hal tersebut disampaikannya usai penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bangka, di ruang pertemuan Bangka Bermartabat Kantor Bupati Bangka, Selasa (31/1).

Bupati Bangka, Tarmizi Saat Menandatangani Perjanjian Kinerja SKPD
Isi perjanjian tersebut diantaranya yaitu SKPD akan mewujudkan pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

"Saya merasakan pada tahun 2016 kerja menumpuk diakhir tahun, jadi capek sendiri. Dimulai dari sekarang, tidak ada bedanya awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Jadi diakhir tahun nanti tidak disibukkan lagi," ujarnya.
Diharapkannya, setiap SKPD menyusun rencana aksi sebagai bentuk komitmen SKPD untuk mencapai target yang sudah ditetapkan yang disampaikan paling lambat minggu pertama di bulan Februari 2017 kepada Bupati Bangka.

Selain itu, setiap SKPD wajib membuat perjanjian kerja bagi pejabat eselon yang ada di SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang disampaikan paling lambat Minggu pertama 2017.

Program SKPD dibuat agar berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk untuk persiapan program tahun 2018.

"Jadi tidak ada yang santai, kecuali ada yang cuti dan sebagainya, namun semua ini tetap berjalan, tidak ada bulan padat dan tidak ada bulan yang tidak padat," terangnya.

Ditegaskannya, setiap SKPD segera mempersiapkan capaian organisasi tahun sebelumnya kepada Bupati Bangka paling lambat 22 Februari 2017 dan setiap SKPD memonitoring kinerja secara berkala.

Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belintung, Tarmizi Saat mengatakan, jika ada SKPD yang memiliki masalah dengan belanja modal, agar Kepala Inspektorat-nya untuk segera menyampaikan, untuk dapat diselesaikan dalam 
waktu satu bulan sebelum BPK turun untuk melakukan pemeriksaan.

Batas yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti LHP selama 60 hari setelah LHP diterima, sesuai dengan ketentuan undang undang.

"Kepala SKPD itu kepercayaan Bupati, untuk itu jangan disia–siakan, pergunakan kepercayaan dengan sebaik mungkin," katanya.

Sumber : Humas Pemkab Bangka
Editor : HK