Evaluasi Dengar Pendapat LPPL Radio Suara Praja Pemkab Belitung - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Sabtu, Februari 11, 2017

Evaluasi Dengar Pendapat LPPL Radio Suara Praja Pemkab Belitung

Inradiofm.com, Tanjungpandan BELITUNG – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar evaluasi dengar pendapat yang bertempat di aula kantor pemerintahan Kabupaten Belitung, pada hari Kamis (9/2).
Evaluasi Dengar Pendapat LPPL Radio Suara Praja Pemkab Belitung, Kamis (9/2).
Acara ini merupakan proses yang harus dilalui oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Praja yang merupakan lembaga penyiaran publik sebagai pemohon izin penyelenggaraan penyiaran.LPPL Radio Suara Praja diberikan kesempatan untuk memaparkan proposalnya, dan KPID Babel sesuai UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mendapatkan mandat untuk proses pintu masuk perizinan. Apabila hal ini dinyatakan lulus oleh KPID Babel, maka akan diberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) kepada LPPL Radio Suara Praja.

Acara evaluasi dengar pendapat tersebut dihadiri oleh Komisioner KPID, Direktur LPPL Suara Praja, Diskominfo Provinsi Babel, Diskominfo Kabupaten Belitung, Kepala Loka Monitor Spekrum Frekuensi radio Pangkalpinang, Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie, beserta undangan lainnya. Acara dibuka dengan sambutan dari Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Babel Wahyu Saputra. Dalam sambutannya, Wahyu berharap kepada pemohon agar proposal yang diajukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, dan LPPL Radio Suara Praja ini juga dapat menjadi jembatan informasi antara Pemerintah Kabupaten Belitung kepada masyarakat Belitung.

Dalam sidang tersebut Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Pangkalpinang, Edi Kustoro, SE, MM memberi tanggapan terkait proposal yang diajukan. Beliau mengatakan bahwa perangkat yang digunakan sudah sesuai standarisasi, jadi seharusnya sudah tidak menjadi masalah. Program yang disampaikan pun sudah bagus, hal ini sangat disayangkan mengingat izin tersebut belum ada. Kemudian Ia menambahkan informasi dalam tanggapannya. “Mengudara itu ada ketentuannya. Radio ini kalau tidak salah adalah type C, jangkauannya 12 km jalur udara,” ujarnya, hal ini agar tidak mengganggu.

Dalam sidang tersebut, Miranty Afrianingsih selaku Kepala Sidang menyampaikan, bahwa KPID sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo terkait izin LPPL Radio Suara Praja. Proses untuk menghidupkan kembali izin tersebut harus dari awal, mengingat Radio Suara Praja ketika belum siap melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran, mereka tidak melakukan perpanjangan. “Seharusnya sebelum habis, sudah melakukan perpanjangan,” ungkapnya.

Ahmad Fauzan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Bangka Belitung, memberi saran untuk perbaikan dalam sidang tersebut dalam hal pengelolaan radio. Menurut beliau umumnya Radio dikelola oleh satuan kerja yang membidangi sektor komunikasi dan informatika “Karena ini berkenaan dengan fungsi dari pada radio, salah satunya sebagai lembaga untuk menyiarkan informasi kepada masyarakat,” sarannya dalam aspek tatanan pengelolaan. Mengingat pengelolaan Radio Suara Praja selama ini dilakukan oleh Humas.

Kemudian Arbuan Ardai Direktur LPPL Radio Suara Praja periode tahun 2015-2020 menanggapi, bahwa sejak Ia masuk ke LPPL, Radio tersebut sudah di bawah Humas “Belum dialihkan ke Kominfo, masih direncakan untuk segera di bawah Kominfo, tapi saat ini kita masih menunggu kejelasan.” Jelasnya.

Ia juga berupaya untuk mengadakan workshop supaya SDM yang dimiliki oleh radio menjadi lebih baik. (K5)

Sumber: Dinas Kominfo