Live Streaming

Post Page Advertisement [Top]

INRADIOFM.COM, Bangka - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan dialog publik di Universitas Bangka Belitung dengan tema " Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ", berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Selasa (9/5)

Dialog ini dihadiri Kepala Rektor Universitas Bangka Belitung yaitu Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf, M.Si., Dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBB, Kepala Jurusan Fakultas Hukum beserta bawahannya dan tamu undangan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM beserta Mahasiswa Fakultas Hukum UBB.

Dialog publik tersebut dibuka langsung oleh bapak Bahar Buasan, Selaku Perwakilan dari Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI.

"kegiatan dialog publik akan menjadi upaya DPD dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan yang saat ini akan dilakukan proses di MPR diikuti dan diceramati oleh seluruh masyarakat di daerah sehingga masyarakat secara aktif mendorong sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD 1945 " Paparnya

Dalam dialog publik itu menghadirkan tiga narasumber  Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si., merupakan dosen dari Universitas Pertahanan, Indra Chandra Siregar, S.H., M. Ap., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Fakultas Hukum UBB.

Dalam kesempatan tersebut ketiga narasumber mengatakan bahwa amandemen ke-5 UUD NKRI Tahun 1945 agar merubah sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sehingga fungsi dan wewenang dari DPD RI sebagai lembaga legislatif Negara Indonesia bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Bukan hanya itu, dapat menghilangkan kecemburuan sosial antara DPR dengan DPD yang selama ini DPR lebih eksis dalam mengurus pemerintah pusat sehingga kurangnya peran dari DPD karena ketidakseimbangan antara kedua lembaga legislatif tersebut dan semakin tersalurnya aspirasi daerah melalui DPD  dengan adanya kepastian hukum tentang fungsi DPD.

Melalui dialog publik yang diselenggarakan oleh DPD RI ini juga dapat mengetahui aspirasi mahasiswa untuk memberikan perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya terhadap fungsi dan wewenang DPD RI dalam melaksanakan tugasnya terhadap daerah dengan melaksanakan amandemen ke-5 UUD 1945 demi terwujudnya cita-cita nasional yang terdapat didalam konstitusi Negara Republik Indonesia.( Erwin).

Bottom Ad [Post Page]