Sumber Informasi Terpercaya

Full width home advertisement

Live Streaming

PANGKALPINANG

HUMASPRO

BELTIM

BANGKA

BELITUNG

BANGKA TENGAH

BANGKA BARAT

Post Page Advertisement [Top]


INRADIOFM.COM, Pangkalpinang - Penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak ( KSWP ) dapat  membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah karena ( KSWP ) dapat menjaring wajib pajak yang belum terdaftar atau wajib pajak yang telah terdaftar namun tidak pernah melaporkan SPT  tahunannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan tertib.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Bangka Belitung, Sumini Yuliastuti, SH,MM saat membuka acara Launching Implementasi KSWP ( Konfirmasi Status Wajib Pajak )
Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Senin, ( 11/09/2017 ).

" Program ini dapat meningkatkan pendapatan daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat Kota/ Kabupaten," terangnya saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Kerjasama permerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi terwujud demi kesejahteraan rakyat, karena  pajak yang diterima oleh pemerintah pusat juga dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, sehingga tercipta pemerataan dan berkeadilan sosial.

Kemudian, Pelaksanaan program ini dapat menjadi salah satu indikator kepatuhan masyarakat, pengusaha , dan perusahaan dalam kewajiban menunaikan pembayaran pajak.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendukung program dan pelaksanaan dalam layanan perizinan.

Dengan pemberlakuan KSWP pada pelayanan publik yang dilaksanakan pada badan perizinan di pemerintah daerah, akan membuat masyarakat pemohon izin dipaksa untuk patuh dan sadar akan kewajiban dalam membangun negeri ini.

Sementara, Kepala Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Babel, Muhammad Ismiransyah M. Zain dalam sambutannya sampaikan bahwa program ini dapat membantu Pemerintah Daerah, dimana daerah mendapatkan secara langsung pajak yang diperoleh sebesar 20%, dan diwajibkan atas perusahaan luar daerah untuk membayar pajak usahanya di daerah tempat mereka melakukan aktivitas usaha mereka.

" Diwajibkan atas perusahaan yang berkedudukan di Luar daerah yang melakukan aktivitas usaha di daerah setempat untuk membayar pajak sehinggga daerah mendapatkan manfaat dari usaha yang mereka lakukan," ungkapnya. ( Erwin ).

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]