Sumber Informasi Terpercaya

Full width home advertisement

Live Streaming

PANGKALPINANG

HUMASPRO

BELTIM

BANGKA

BELITUNG

BANGKA TENGAH

BANGKA BARAT

Post Page Advertisement [Top]

INRADIOFM.COM, Beltim - Kontraktor proyek kontruksi pemerintah di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) akan diwajibkan mengasuransikan tenaga kerja ataupun buruhnya untuk kecelakaan kerja. Kewajiban itu nantinya akan dituangkan dalam syarat lelang ataupun tender pengadaan barang dan jasa proyek konstruksi.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Beltim, Burhanuddin saat membuka Rapat Kerja Teknis Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dan Pegawai Pemerintah Non PNS di Pemkab Beltim dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Beltim di Restoran Vega, Manggar, Rabu (20/9/2017).

"Nanti aturan ini saya harap akan dapat diterapkan oleh masing-masing OPD yang mempunyai proyek kontruksi baik langsung maupun lelang. Syaratnya wajib mengasuransikan buruh atau pekerja perusahan dapat dicantumkan dalam ketentuan tender," kata Burhanuddin.

Burhanuddin yang akrab dipanggil Aan menekankan jika kebijakan tersebut bukan untuk memberatkan pengusaha tapi untuk melindungi pekerja sekaligus meringankan beban perusahaan. Hanya dengan membayarkan Rp 13 ribu perbulan, para pekerja yang diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan akan ditanggung biaya pengobatan dan jaminan kematiannya.

"Nah kita bisa melihat bonafid atau layak tidaknya perusahaan yang ikut tender dengan keikutsertaan mereka di BPJS baik Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan. Selama ini ini kan tidak jelas, apakah perusahaan itu sudah melaksanakan kewajiban mereka," ujar Aan.

Aan pun menuturkan jika hampir tiap minggu ada saja pekerja tambang ataupun buruh yang datang ke kantornya meminta bantuan untuk berobat. Semua itu terpaksa mereka lakukan karena perusahaan yang mempekerjakan mereka tidak mengikutkan mereka dalam kepesertaan BPJS.

"Jangan jauh-jauhlah contohnya, nah kalian wartawan yang ada di sini ada gak ikut Jamsotek (BPJS Ketenagkerjaan-red)? Kalau kalian pas cari berita kecelakaan gimana, siapa yang tanggungjawab? Makanya pimpinan media kalian harus membayarkan itu. Tulis lho itu," candanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Faiz Saleh Harharah mengatakan dengan adanya aturan persyaratan ini pengusaha tidak perlu khawatir. Bahkan menurutnya hal itu akan menjamin kelancaran roda perusahaan.

"Pertama, kalau tenaga kerja itu dilindungi dan dihargai oleh perusahaan maka ia akan bekerja lebih giat. Kedua, apabila terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian, perusahaan tidak akan pernah merasa khawitir atas kebangrutan terkait pembayaran biaya santunan pekerjanya," jelas Faiz.

Untuk kecelakaan kerja, Faiz mengatakan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan jika tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berobat di rumah sakit yang bukan mitra BPJS Ketenagkerjaan maka seluruh biaya pengobatan akan langsung diganti.

"Di Babel ada sekitar 70 rumah sakit yang kerjasama dengan kita, cuman ini khusus kecelakaan kerja. Makanya harus dibedakan mana yang ranah BPJS Kesehatan mana BPJS Ketenagakerjaan. Kita selama ini sering tumpang tindih," ungkap Faiz.

Terkait kematian pekerja, Faiz mengungkapkan semua tergantung jenis kematian. Jika pekerja meninggal saat sedang bekerja maka ahli waris akan menerima 48 kali besaran gaji. Namun jika pekerja meninggal saat tidak bekerja maka santunan akan diberikan sebesar Rp 24 juta.

"Satu langkah dari rumah menuju kantor atau tempat bekerja saja sudah termasuk tugas, bahkan jika dia di luar daerah untuk keperluan dinas sudah dianggap kerja. Sebaliknya, jika meninggal di luar jam kerja maka otomatis dapat Rp 24 juta," terangnya.

editor : B_Gumay
Source : Diskominfo Beltim


Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]