Live Streaming

Post Page Advertisement [Top]

INRADIOFM.COM, Manggar, BELTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) akan menghapus beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), mayoritas semua UPTD Pendidikan. Hal itu sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Penghapusan UPT juga dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk efisiensi anggaran dan pegawai.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Suzana Linggawati mengatakan Penghapusan UPT akan mulai diberlakukan per 2 Januari 2018 mendatang. Di Kabupaten Beltim, setidaknya ada 8 UPTD yang akan dihapuskan.

"UPTD Pendidikan di seluruh kecamatan, terus juga Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat yang di bawah Dinas Kesehatan. Untuk RSUD sama Pusekesmas tetap ada, yang UPTD pasar digabung," ungkap Susi panggilan akrab Suzana seusai Sosialisasi Permendagri No 12 Tahun 2017 di Ruang Rapat Bupati Beltim, Senin (30/10/2017).

Susi menjelaskan rencana penghapusan UPTD susah melakui kajian akedemis sebelumnya. Penghapusan terkait dengan kriteria UPT seperti yang diatur Permendagri, salah satunya UPTD tidak boleh membawahi UPT lainnya.

"Yang sudah dan belum masuk kriteria itu tidak dihapus. Yang dihapus yang tidak masuk kriteria, khusus untuk UPTD Pendidikan mereka kan membawahi sekolah, itu tidak boleh," jelas Susi.

Meski begitu penghapusan UPTD tidak mutlak menghapus fungsi, hanya kelembagaannya yang dihapuskan. Pegawai dan anggaran akan dikembalikan ke OPD yang menaungi.

"Fungsinya tetap berjalan hanya kembali ke dinas masing-masing. Jabatan strukturalnya yang dihilangkan," tambahnya.

Aturan Baru Dikhawatirkan Buat Gaji Guru Terlambat

Menanggapi rencana pengapusan UPTD Pendikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim, Kesuma Jaya menekankan Dinas Pendidikan akan punya beban kerja yang lebih berat. Hal ini dikhawatirkannya akan berimbas ke kinerja Dinas Pendidikan.

"Sebenarnya dengan sistem kerja yang dulu dengan adanya UPTD kita jadi lebih terbantu. Kalau dak ada UPTD ini volume kerjanya semua di Dinas," kata Kusuma saat dihubungi Diskominfo Beltim, Senin (30/10).

Kusuma menyatakan salah satu kendala yang akan dihadapi dengan adanya Peremndagri tersebut adalah permasalahan aset. Menurutnya selama ini hal itu sudah berjalan baik dengan adanya UPTD.

"Dulukan aset-aset sekolah itu di UPTD, sudah baik pengelolaannya. Nanti pasti akan dikembalikan ke Dinas, butuh proses lama itu untuk penyesuain sistemnya," ujar Kesuma.    

Selain itu, adanya penghapusan UPTD juga akan berimbas kepada pembayaran gaji guru. Hal itu mengingat pemberkasan dan penggajian guru-guru SD yang sebelumnya dilakukan di UPTD, akan dilimpahkan ke Dinas Pendidikan.

"Takutnya nanti bisa-bisa terhambat pembayaran gaji guru. Selama ini kan sebenarnya sudah berjalan baik, tapi apa boleh buat aturan wajib diikuti," tukasnya. (HK_@2!-Diskominfo BELTIM)

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]