Sumber Informasi Terpercaya

Full width home advertisement

Live Streaming

PANGKALPINANG

HUMASPRO

BELTIM

BANGKA

BELITUNG

BANGKA TENGAH

BANGKA BARAT

Post Page Advertisement [Top]

INRADIOFM.COM, PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, tentang Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengawasan Bahan Bakar Minyak dan Gas di tujuh (7) Kabupaten / Kota, Bertempat di Ruang Tanjung Pesona Kantor, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (7/11/2017).

Hasanuddin, SE. MM, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam paparannya menjelaskan bahwa betapa penting fungsi pengawasan BBM dan Gas, karena kedua energi alam  ini merupakan bahan baku strategis bagi suatu negara.

"Pelaksanaan Rakor antara stakeholder yang membidangi bidang minyak dan gas, baik tingkat provinsi,  Kabupaten/Kota, Pertamina, Agen, serta pangkalan, perlu dilakukan dalam merumuskan suatu kebijakan agar tidak terjadinya kendala pendistribusian yang mengakibatkan kelangkaan gas, terutama gas tiga (3) kilogram," katanya dihadapan peserta rapat.

Menurut Kabiro Perekonomian,  Konversi minyak tanah ke Gas dalam pelaksananya terdapat banyak hambatan yang perlu disikapi dengan melakukan langka yang cepat dan tepat dengan melakukan sinergitas antara pemangku kepentingan, dan dapat tercapai apabila dilakukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan para pelaku usaha.

Merujuk visi misi pemerintah daerah Provinsi Babel 2017 - 2022 untuk menuju masyarakat sejahterah  dengan mengedapan tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi.

Dilanjutkanya, Peranan pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap ketersediaan suatu barang,  harga, serta tepat sasaran terhadap pendistribusian gas terutama gas 3 kilo agar mudah di perolehan sesuai yang membutuhkan seperti : masyarakat miskin, tingkat pendapatan rendah, dan para pelaku  usaha mikro.

"Permasalahan yang terjadi dapat diatasi tergantung integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan semata tanpa memikirkan nilai sosial," ujarnya.

Selain itu, Kabiro menerangkan dengan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1,4 Juta, dimana sejumlah 73 ribu dikategorikan masyarakat miskin dengan alokasi gas sebesar 25 ribu ton ditambah 10% diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak mendapatkan dengan melihat faktor permintaan dan kebutuhan masyarakat Bangka Belitung. ( Erw )

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]