Live Streaming

Post Page Advertisement [Top]

INRADIOFM.COM, PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Layanan Pengadaan mendorong proses pengadaan barang dan jasa agar dapat dilaksanakan efektif dan efisien dengan mengutamakan prinsip, transparan, adil, serta akuntabel.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka, Yan Megawandi saat membuka langsung kegiatan Bimbingan Teknis terkait Tata Cara Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2018 di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Rabu (1/11/2017).

Bimtek diikuti oleh pejabat eselon II dilingkungan Aparatur Sipil Negeri ( ASN ) Pemprov Babel  seperti : Staf Ahli, Kepala Biro, Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah, serta pejabat eselon III.

Menurut Yan Megawandi, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama dalam proses melaksanakan pengadaan barang dan jasa seperti : akurasi dan kesiapan data, metode pemilihan yang sesuai dengan kondisi yang ingin dilakukan, serta prinsip teguh asas efektif dan efisien.

"Setiap Pengelola Anggaran harus memiliki data yang baik dan benar dalam proses pengadaan sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang efektif," harapan Sekda.

Selanjutnya, masa keterbukaan informasi publik sekarang, penyelenggara negara dituntut untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin memperoleh data terkait pengadaan barang dan jasa pada lingkungan pemerintah daerah dengan menayangkan informasi di situs resmi Pemprov Babel.

"Penyusunan perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan baik, melalui akurasi dan kesiapan data untuk dapat ditayangkan sehingga publik dapat memperoleh informasi yang diinginkan," terangnya.

Selain itu, Sekda menjelaskan kepada perangkat daerah pada 2018 agar dapat mempersiapkan untuk  melaksanakan keputusan presiden terkait pelaksanaan transaksi non tunai pada lingkungan Pemprov Babel.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Sutan Suangkupon Lubis, menjelaskan dalam proses penyusunan rencana pengadaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, pertama dilarang menentukan kriteria, persyaratan  atau prosedur pengadaan yang  diskriminatif, kemudian dilarang memecahkan pengadaan untuk menghindari proses pelelangan.

"Misalkan, paket pembangunan drainase senilai tiga ratus lima puluh juta, untuk menghindari proses pelelangan maka di bagi menjadi dua Paket pekerjaan, jadi dua ratus juta dan seratus lima puluh juta, itu tidak dibenarkan," jelasnya.

Lubis menerangkan kepada peserta tentang tata cara pengadaan, ada beberapa cara dalam teknis pengelolaan, menurut beliau dapat melalui swakelola dimana Pengelola dapat melakukan kegiatan sendiri dan dengan melibatkan pihak
penyedia, baik sebagai badan usaha maupun perorangan.

"Jika mampu dikerjakan sendiri melalui swakelola oleh dinas terkait, hal ini dibenarkan," ujarnya. (Erw)

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]