Implementasi Sub Penyalur Migas, Percepat Pemerataan Pembangunan Daerah Terpencil - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Selasa, Desember 05, 2017

Implementasi Sub Penyalur Migas, Percepat Pemerataan Pembangunan Daerah Terpencil

INRADIOFM.COM, BANGKA TENGAH - Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. H. Syahrudin, MSi., menghadiri acara Sosialisasi Pengaturan Terhadap Implementasi Sub Penyalur BBM, di Hotel Novotel Bangka, Selasa (5/12/2017).

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya  kepada pelaku usaha maupun Badan Usaha Desa untuk dapat menjalankan usaha penyaluran BBM  yang menjadi program pemerintah agar ketersediaan atas komoditi tersebut dapat diperoleh secara adil dan merata.

Dalam sambutannya, Syahrudin meyampaikan bahwa minyak dan gas bumi adalah Sumber Daya Alam yang strategis yang tidak dapat diperbarui artinya apabila saat ini kita ambil suatu saat akan habis.

" Wawasan kelestarian lingkungan didalam pengelolaan dalam usaha Migas, Pemerintah wajib hadir untuk  menjamin ketersediaan yang merupakan komoditas vital bagi hajat hidup masyarakat banyak,untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menyediakan ketersediaan dan fungsi pengawasan  dalam melaksanakan peraturan yang berlaku," terangnya.

Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah pertambangan sangat berpengaruh dalam penggunaan Migas, sangat rawan atas ketersediaan migas, dimana juga daerah Babel  merupakan daerah Kepulauan yang dipengaruhi faktor cuasa, ketinggian gelombang laut telah memperngaruhi ketersediaan Migas didaerah terpencil.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi telah memberlakukan suatu aturan  untuk menyediakan ketersediaan dan  menekan kelangkaan BBM bersubsidi, Pemerintah telah melarang  kendaraan dinas untuk  mempergunakan BBM bersubsidi serta pelarangan penggunaan gas elpiji tiga (3) Kilogram kepadav ASN di lingkungan Pemprov Babel.

Sementara itu, dalam kesempatan  yang sama, M. Ibnu Fajar, S.T Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  (BPH Migas)
menyampaikan sebagai langkah pemerataan Bahan Bakar Minyak  pada daerah terluar atau terpencil ( pedesaan ) yang sulit terjangkau yang dapat dikembangkan masyarakat pedesaan yang memenuhi standar teknis dan keamanan.

"Oleh karena itu, selain lembaga penyalur, BPH Migas, mengkaji kemungkinan model distribusi lain, melalui penyaluran mini, selain harga sudah ditetapkan oleh pemda sehingga menjadi legal," terangnya.

Bila hal ini diterapkan harus mempertimbangkan beberapa aspek agar tidak disalahgunakan.

"Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pelaku usaha, misalnya masalah izin tata niaga BBM, izin pengelolaan, izin simpan, serta pengangkutan niaga," paparnya.

Fungsi pengawasan pendistribusian Migas di Seluruh Indonesia tidak lepas dari kehidupan sehari hari yang berimbas pada perekonomian masyarakat, ketersediaan atas Migas sangat berpengaruh dalam menuju kesejahteraan masyarakat daerah secara luas. (Erw).

Tidak ada komentar: