Wagub Abdul Fatah Melantik Komisioner Komisi Informasi Daerah Babel Periode ( 2017- 2021 ) - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Rabu, Januari 10, 2018

Wagub Abdul Fatah Melantik Komisioner Komisi Informasi Daerah Babel Periode ( 2017- 2021 )

INRADIOFM.COM, PANGKALPINANG - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka, Hari ini Rabu (10/1/2018) sore melaksanakan acara  pelantikan Komisioner Informasi Daerah (KID) Babel periode (2017 - 2021), bertempat di Aula Pertemuan Ruang Pasir Padi, Lantai III Kantor Gubernur Bangka Belitung.

Pelantikan Komisioner Informasi dihadiri langsung Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah serta sekaligus melakukan pelantikan lima (5) orang terpilih sebagai Komisioner KI  atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.

Seremonial pelantikan dimulai dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Babel tentang penetapan nama Komisioner Informasi terpilih, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah, pengukuhan,dan pelantikan Komisioner yang disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikas dan Informatika Babel, Sudarman.

Wagub Abdul Fatah, sampaikan dalam sambutannya Undang - Undang No.14  tentang keterbukaan Informasi publik telah mengamanatkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

" Hak untuk memperoleh sebuah informasi merupakan hak mendasar bagi setiap manusia, serta keterbukaan informasi publik merupakan salah satu diantara ciri negara yang menjunjung tinggi nilai - nilai demokrasi dan mengedepankan kedaulatan rakyat untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik," ujar Wagub Abdul Fatah.

Menurut ia, dengan adanya pengawasan baik itu yang berasal dari dalam maupun publik dapat dijadikan semacam semangat untuk memaksimal kinerja, berlaku bersih, jujur,adil didalam memberikan sesuatu sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Adapun tugas dari Komisi Informasi itu sendiri adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik serta  menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. ( erw )

Tidak ada komentar: