LIVE STREAMING

Post Page Advertisement [Top]

INRADIOFM.COM, Manggar, BELTIM –  Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza memerintahkan agar mulai tahun 2018 ini proses pengadaan dan lelang barang jasa di Kabupaten Beltim melibatkan Tim Pengawalan, Pengawalan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tujuannya agar setiap kegiatan pembangunan yang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya keraguan dan masalah hukum di kemudian hari.

Hal itu disampaikan Yuslih saat memimpin Rapat Kerja Tim Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja ULP Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pelelangan serta Kebijakan Teknis Dalam Tata Kelola Layanan Pengadaan Barang Jasa Tahun 2018, di Ruang rapat Bupati Beltim, Senin (19/2/2018). "Ini tindak lanjut saran Pak Kajati, biar T4D dapat bekerja. Kita kerjasama dengan Kejaksaan, contoh kayak yang di Tanjung (Kabupaten Belitung)," kata Yuslih.

Yuslih berharap dengan turut serta TP4D dari Kejaksaan Negeri Beltim akan membuat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, ULP, pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan akan lebih nyaman dan tenang dalam bekerja. Selain itu, serapan anggaran juga akan semankin meningkat. "Saya ingin mereka lebih aman dan tenang dalam bekerja. Mereka kan penting untuk proses pembangunan di Kabupaten Beltim ini, apalagi tahun 2018 ini kita punya banyak kerjaan," ungkap Yuslih.

Tahun 2018 ini penentuan anggota Pokja ULP ditunjuk langsung. Namun semua anggota dipastikan memiliki sertifikat panitia pengadaan dan sesuai kualifikasi. "Kalau diminta banyak yang 'tiarap', jadi tunjuk langsung. Semua pekerjaan itu pasti ada resiko, jadi Bupati ada resiko, nelayan cari ikan pun lebih banyak, jadi kalau ingin aman gak akan jalan pembangunan," ujar Yuslih.

Mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung itu juga meminta agar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lebih proaktif dalam bekerja. Akhir tahun ini, APIP diminta memeriksa seluruh pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Beltim.

ULP Minta Pemkab Dampingi Anggota ULP

Di kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Aifi Sidky meminta agar Pemkab Beltim memberikan inisitif perlindungan hukum untuk anggota Pokja ULP. Menurutnya selama ini anggota Pokja khususnya anggota yang lama kurang dapat perhatian dan pendampingan hukum. "Mudah-mudahan Pemkab dapat menganggarkan pengacara. Kita sudah minta ke bagian Hukum dan Inspektorat, tapi dak bisa. Soalnya harus pengacara bersertifikat atau punya izin," ungkapnya.

Ia mengungkapkan beberapa panitia pengadaan dan anggota ULP tahun 2017 lalu yang tersandung masalah hukum saat proses pengadaan, masing-masing berjuang sendiri. Ia berharap jika ke depan ditemukan masalah serupa Pemkab dapat mengayomi pegawai khususnya di Pokja ULP. "Kita minta kawan-kawan yang kemarin juga tolong diperhatikan. Karena jujur saja, dengan tersangkut masalah hukum kemarin mereka banyak memakai dana pribadi untuk mencari kejelasan faktor hukum mereka, bahkan termasuk yang jadi saksi," katanya.

Ia pun berharap agar kinerja APIP dapat lebih ditingkatkan. Selama ini, ia menilai kinerja APIP belum maksimal. "Dari kasus-kasus kawan kemarin yang minta pendampingan, sampai sekarang belum ada hasilnya. Padahal, hasil pemeriksaan APIP sangat penting. Tolonglah lebih serius," pintanya.

Menurutnya jika ada sanggahan sebelumnya dapat terlebih dulu diselesaikan dalam Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR).  "Kalau cuman masalah administrasi kan bisa dikembalikan. Kecuali terbukti ada faktor gratifikasi dan lain-lain," ujarnya.

Dalam acara tersebut, 15 orang PNS ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Belitung Timur untuk menjadi anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur. 8 orang diantaranya merupakan anggota baru, dan 7 orang lainnya masih anggota lama. (@2!)

Editor : HK     

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]