Live Streaming

Post Page Advertisement [Top]

INRADIOFM.COM, PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan 60 persen koperasi yang aktif di wilayah Bangka Belitung segera mendapatkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK), guna mendorong optimalisasi pemanfaatan koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bangka Belitung Hj. Elfiyena menyebutkan berdasarkan data ODS sampai Februari 2018, baru 199 koperasi yang sudah bersertifikat NIK yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM. "Targetnya 60 persen tersertifikasi, sehingga mendorong pengelola koperasi lebih giat mengembangkan usahanya, dan lebih berperan bagi kemajuan anggota dan masyarakat," katanya, Kamis (15/2/2018).

Dia menyebutkan pengurusan nomor induk secara online yang sekaligus berarti koperasi berasangkutan sudah terverifikasi, tidak lah rumit. Syaratanya, koperasi yang bersangkutan harus menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) minimal tiga tahun berturut-turut.
Hj. Elfiyena
"Syaratnya koperasi harus sehat dan melaksanakan RAT tiga tahun berturut-turut. Saya sudah minta pemkab/pemkot untuk segera mengajukan koperasi-koperasi di wilayahnya," ujarnya.

Hj. Elfiyena mengharapkan seluruh koperasi aktif di daerah itu bisa mendapatkan sertifikat NIK tahun ini, sehingga pengembangan koperasi bisa difokuskan dengan baik.
Berdasarkan data terupdate per Februari 2018, dari total 714 unit koperasi di Babel yang aktif, baru 199 koperasi yang sudah memiliki sertifikasi NIK. Dari jumlah yang aktif ini, 337 unit koperasi saja yang melakukan rapat anggota tahunan secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir.

Sebelumnya, Hj. Elfiyena meminta pemerintah daerah baik pemkab maupun pemkot untuk melakukan pembinaan dan membenah kelembagaan koperasi yang tidak aktif agar menjadi aktif guna menjalankan reformasi koperasi melalui rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi.

"Kami sudah minta koperasi yang tidak aktif, yang tidak RAT dalam lima tahun terakhir untuk dibenah kelembagaanya agar menjadi aktif, sehat dan dapat melaksanakan RAT," kata Hj. Elfiyena.

Selanjutnya, bagi koperasi yang telah dibina namun masih tidak aktif. Menurutnya, koperasi yang tidak aktif, baik anggota dan pengurusnya tidak mau melanjutkan lagi, koperasi tersebut dapat diusulkan untuk dibubarkan. Pembubaran ini sesuai Permen Koperasi dan UKM No.10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Berdasarkan UU Koperasi pembubaran koperasi bisa dilakukan melalui dua mekanisme yaitu keputusan anggota melalui RAT dan dibubarkan oleh pemerintah. 

"Koperasi tidak aktif dan tidak melakukan RAT selama 3 tahun berturut-turut lebih baik diajukan untuk dibubarkan. Kami tidak perlu banyak yang penting kualitas dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat," pungkasnya.

Penulis : Tri Dianita
Editor : HK

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]