LIVE STREAMING

Post Page Advertisement [Top]

INRADIOFM.COM, Manggar, BELTIM – Kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim), dianggap dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun menurut Bupati Beltim, Yuslih Ihza, Pemkab Beltim akan memperoleh keuntungan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adanya kebijakan penghapusan BPHTB tersebut, dikarenakan banyak masyarakat yang keberatan dengan pembayaran BPHTB. Hal ini membuat masyarakat, sengaja tidak membuat sertifikat untuk menghindari pembayaran BPHTB dan PBB.

"Kalau tidak kita bebaskan, berat orang mau buat sertifikat. Salah satu syarat sebelum sertifikat tanah diterbitkan adalah harus membayar BPHTB," kata Yuslih seusai acara Penyerahan Sertifikat Gratis di Halaman Kantor Bupati Beltim, Senin (19/3/2018) kemarin.

Ia mengatakan untuk Program PTSL tahun 2017 lalu, setidaknya ada 3.379 bidang sertifikat yang dibebaskan dari biaya BPHTB. Jika diandaikan, rata-rata satu bidang sertifikat diharuskan membayar BPHTB sebesar Rp 1 juta, maka setidaknya ada Rp 3,379 milyar yang tidak masuk dalam PAD.

"Ini kan hanya pas program saja. Nanti begitu mereka jual tanahnya, harus bayar BPHTB. Tahun depan, kita juga akan dapat lebih banyak pemasukan dari rutin dari PBB," jelasnya.

Bahkan diungkapkannya, banyak tanah-tanah kosong yang tidak diurus sudah dimiliki oleh masyarakat lewat SKT. Namun, hanya segelintir yang mau membayar PBB.      

"Selama ini banyak masyarakat yang punya SKT tidak bayar PBB, kalau sudah bersertifikat mereka dak bisa ngelak, harus bayar PBB. Bayangkan, berapa pemasukan kita tiap tahunnya," tegas Yuslih. (@2!_HK)


Sumber : Diskominfo Beltim
Editor : HK

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]