Percepatan Pelaksanaan PUG, Akhiri Kesenjangan Terhadap Perempuan dan Anak - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Jumat, April 06, 2018

Percepatan Pelaksanaan PUG, Akhiri Kesenjangan Terhadap Perempuan dan Anak

INRADIOFM.COM, Jakarta – Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni, Kamis (5/4/2018) kemarin, menutup seluruh rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Wilayah I Tahun 2018, yang diselenggarakan di Jakarta sejak 3 April lalu. Regional wilayah I ini, meliputi Dinas PPPA seluruh Provinsi di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Agustina Erni mengungkapkan Rakortek tersebut menjadi forum yang sangat strategis sebagai bentuk solusi penguatan kelembagaan dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.

"Dari hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan para peserta, ternyata masih terdapat sejumlah hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan percepatan PUG di daerah, seperti minimnya pemahaman sumber daya manusia, baik di tingkat pimpinan daerah, perencana hingga pelaksana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum menjadi isu Prioritas, minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang responsif gender, mengingat daerah memiliki kapasitas anggaran yang berbeda-beda, dan kurangnya koordinasi Dinas PPPA dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penggerak dan teknis serta driver (inisiator/pengawal) PUG terkait. Hal ini tentu dapat menghambat akselerasi PUG di daerah," ucapnya.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh stakeholder untuk dapat memperkuat komitmen dan sinergi antar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan PUG di daerah, guna mengatasi kesenjangan dan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, terhadap Perempuan dan Anak Indonesia.

Dalam Rakortek Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2018 tersebut, telah disepakati hal-hal strategis sebagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan PUG di daerah, yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yakni, untuk Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Hankam, yang dirasa perlu adanya inisiasi Driver dan Vocal Point Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dari Dinas PP maupun Bappeda. Juga perlunya pendampingan dari Pusat secara berkesinambungan bagi beberapa provinsi dalam memenuhi beberapa prasyarat PUG tersebut. Lalu, adanya dukungan Politik dari DPRD yang responsif terhadap pelaksanaan PUG.

Dan, program Prioritas yang akan dilakukan adalah memberikan Pembekalan dan Pelatihan Politik bagi Perempuan Calon Kepala Daerah, terutama bagi tokoh – tokoh perempuan di pedesaan. Lalu, mengawal kebijakan afirmasi bagi keterwakilan perempuan di ranah politik, serta melakukan "Bela Negara" yang dapat bekerjasama dengan pihak Kementerian Pertahanan.

Dilanjutkannya, untuk Asisten Deputi Bidang Ekonomi memiliki tugas dan fungsi yakni, Advokasi kepada Eksekutif dan Legislatif terkait pemahaman PUG. Memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjadi fasilitator PUG. Diperlukan keterlibatan Kementerian PPPA sebagai tim evaluasi regulasi daerah, serta membuat KIE tentang pelaksanaan PUG di daerah.

Dengan program Prioritas yang akan dilakukan, yaitu sejak 2016 telah dilakukan model Industri Rumahan (IR) yang membutuhkan pendampingan dan fasilitasi dari Pusat. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan pelatihan teknologi bagi pelaku IR demi memperkaya pengetahuan dan informasi.

Selanjutnya ia juga menerangkan, bagi Asisten Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga, bertugas dan berfungsi agar PUG dapat menjadi bagian integral dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Lalu, adanya penguatan kapasitas terkait PUG bagi personil atau pejabat baru, serta melakukan penambahan jumlah fasilitator dan champion di daerah.

Kemudian untuk program Prioritas yang akan dilakukan adalah mendorong terbentuknya Perda Ketahanan Keluarga, dan meningkatkan peran Perempuan dalam menanggulangi penyakit tidak menular.

Dan terakhir, bagi Asisten Deputi Bidang Infrastruktur dan Lingkungan memiliki tugas serta fungsi untuk memperkuat koordinasi antara Dinas PPPA dengan OPD penggerak dan OPD teknis. Penyediaan profil gender, statistik gender, panduan isu gender, dan sistem informasi promosi PUG, serta dapat berkolaborasi dengan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan PUG tersebut.

Sementara untuk program Prioritas yang akan dilakukan, yaitu melakukan pengelolaan sampah melalui gerakan masyarakat sehat. Bekerjasama dengan Kemenkominfo, melakukan literasi digital di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) guna mewujudkan perempuan melek teknologi. Dan, bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk menunjang fasilitas ramah Anak dan Perempuan, seperti penyediaan ruang laktasi di ruang publik dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Sumber : Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Siaran Pers Nomor: B-034/Set/Rokum/MP 01/04/2018 || editor : HK-Info Radio.

Tidak ada komentar: