Kick Off Percepatan Uji Sertifikasi Serentak, Langkah Kementerian PUPR Lahirkan Tenaga Kontruksi Kompetensi - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Rabu, Mei 09, 2018

Kick Off Percepatan Uji Sertifikasi Serentak, Langkah Kementerian PUPR Lahirkan Tenaga Kontruksi Kompetensi

INRADIOFM.COM, BANGKA TENGAHDirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, keselamatan konstruksi terletak pada tenaga kerja kontruksinya.

Jika tenaga kerja kontruksi, yang melaksanakan proyek konstruksi tertib menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta tertib melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), dapat dipastikan pekerjaan konstruksi juga aman dan berkualitas.

Hal tersebut dijelaskannya kepada awak media saat menggelar jumpa pers, di Kantor Satker PJN Wilayah I Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalan Baru, Rabu (9/5/2018).

Dia menjelaskan, sejalan dengan arahan presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna di istana negara Januari 2018 lalu, yang menjadi sasaran di tahun 2018 ini, adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode. Diantaranya, melatih tenaga kerja menggunakan metode long distance learning, atau belajar jarak jauh yang berbasis teknologi informasi, untuk tenaga kerja tingkat ahli.

"Untuk tenaga kerja terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan (di lokasi proyek), pelatihan mandiri menggunakan fasilitas Mobile Trainning Unit (MTU)," kata Syarif.

Dia juga mengingatkan, dukungan stakeholder bidang jasa konstruksi sangatlah diperlukan, terutama kerjasama dalam program pelaksanaan link and match dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, dan Perguruan Tinggi melalui optimalisasi pemagangan dengan BUMN Karya.

"Kita juga memperkuat kompetensi tenaga kerja kontruksi dalam proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR," lanjutnya.

Pelaksanaan Kick-Off uji kompetensi/sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) terampil yang bekerja pada proyek APBN kementerian PUPR RI, dan APBD pemerintahan daerah (Tahap I) TA 2018 layak mendapatkan apresiasi, karena kegiatan tersebut 85 persen pembiayaaannya berasal dari penyedia jasa, dan selebihnya dibiayai oleh pemerintah.

"Hal ini menunjukkan respon yang positif dari para stakeholder didalam mengimplementasikan UU no.2 tahun 2017, tentang jasa konstruksi yang mewajibkan setiap tenaga kerja kontruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menyampaikan, di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, peran pemerintah daerah untuk memberikan layanan ke publik, termasuk penyediaan layanan infrastruktur, sangatlah diperlukan.

"Untuk tenaga kerja konstruksi berkualitas, terutama yang terampil, jadi modal keberhasilan pembangunan infrastruktur, serta menjamin tidak terjadinya kegagalan konstruksi," kata Gubernur Erzaldi Rosman. (Erw_HK).

Tidak ada komentar: