DPRD Ajak Pemkab Beltim Konsultasikan Pemberian THR Bagi PTT - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Selasa, Juni 05, 2018

DPRD Ajak Pemkab Beltim Konsultasikan Pemberian THR Bagi PTT

INRADIOFM.COM, Manggar, BELTIM – Wacana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur, masih menjadi perdebatan. DPRD Belitung Timur pun berencana mengajak Pemkab Beltim untuk konsultasi terkait penganggaran THR bagi PTT ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI.

Surat permohonan pendampingan dari Pimpinan DPRD Beltim ke Bupati Beltim sudah dilayangkan. Rencananya Hari ini, (Selasa, 5/6/2018) DPRD Beltim akan berangkat konsultasi ke Jakarta.

Meski tahun 2018 ini tidak mungkin bisa dilakukan, diharapkan pada tahun anggaran selanjutnya rencana itu dapat terlaksana. Tentunya akan disesuaikan dengan aturan perundangan dan kemampuan keuangan daerah.

Menanggapi hal itu, Bupati Belitung Timur (Beltim), Yuslih Ihza menyatakan mendukung langkah yang dilakukan DPRD. Diakuinya jika tanggung jawab PTT daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Jadi kembali kepada kita sendiri selaku pemerintah daerah. Yang nganggarkan kita, untuk kebutuhan dan kepentingan kita. Yang susah pun kalau kita nganggarkan untuk kepentingan orang," kata Yuslih saat dihubungi Diskominfo Beltim, Sabtu (2/6/2018) lalu.

Ia juga mengatakan, jika ada aturan yang memungkinkan bisa langsung dianggarkan. Namun, besaran jumlah THR-nya harus dikaji sesuai dengan kemampuan daerah.

"Nantinya kalau pun ada aturan memungkinkan kita memberikan THR bagi PTT, anggarkan sesuai kemampuan keuangan kita. Walau pun belum bisa sebulan gaji, setengah bulan ataupun 30 persen dari gaji dak papa," harap Yuslih.

Jika hal itu terlaksana, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menganggarkan dan membawanya ke dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD. Setelah itu diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selaku Kepala Daerah, Yuslih menekankan siap menjalankan amanat sesuai Perda.

"Intinya kalau dari saya dak masalah dan siap mendukung THR untuk PTT. Apalagi kalau sudah jadi Perda APBD, wajib dilaksanakan namun sekali lagi sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Ikhwan Fahrozi berharap, tiap kepala OPD  akan mencarikan solusi bagi terbaik untuk memberikan THR bagi pegawai tidak tetap di masing-masing OPD. Salah satunya adalah dengan cara urunan sumbangan dengan para pejabat dan PNS.

"Kayak kami di Sekretariat Daerah, kita sepakat ngasih sumbangan untuk THR PTT Setda. Saya diminta Rp 500 ribu, asisten Rp 400 ribu, Kabag Rp 300 dan PNS Rp 100 ribu," ungkap Ikhwan seusai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila kepada Diskominfo Beltim, Jum'at (1/6/2018) lalu.

Menurutnya hal itu lebih baik dibanding memperdebatkan aturan dan kemampuan daerah untuk memberikan THR bagi PTT. Terlebih dengan begitu, jiwa kesetiakawanan diantara sesama pegawai akan lebih meningkat.

Ia juga mengakui dengan aturan yang ada tidak memungkinkan untuk memberikan THR resmi bagi PTT. Bahkan menurutnya jikalau pun ada Pemda yang memberikan THR itu berasal dari yang bukan anggaran resmi atau dari inisitif OPD.

Diketahui, beberapa OPD di Pemkab Beltim sudah memberikan THR bagi seluruh PTT-nya. Jumlahnya pun beragam mulai dari Rp 300 hingga Rp 800 ribu, tergantung besaran jumlah sumbangan yang dikumpulkan dari OPD.

"Alhamdulillah, kami dapatnya Rp 350 ribu. Seluruhnya dapat sama rata," ungkap salah seorang PTT di lingkungan Pemkab Beltim, Erin (44).

Pegawai yang sudah belasan tahun bekerja sebagai PTT itu mengakui meski besarannya tidak mencapai satu bulan gaji, Ia tetap bersyukur OPD yang menaunginya masih tetap peduli.

"Lumayan untuk nambah beli kebutuhan lebaran. Kebetulan kan bentar lagi gajian," ujarnya. (HK)

Sumber :  Diskominfo Beltim

Tidak ada komentar: