Penilaian Sementara Kabupaten Beltim untuk Kabupaten Peduli HAM 2018 - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Rabu, Juli 18, 2018

Penilaian Sementara Kabupaten Beltim untuk Kabupaten Peduli HAM 2018

INRADIOFM.COM, Manggar, BELTIM – Nilai sementara Kabupaten Belitung Timur untuk kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2018 masih cukup standar, yakni rata-rata 68,4. Nilai ini masih bersifat sementara, dan bisa ditingkatkan lagi sepanjang Pemkab Beltim mau berusaha.

Dari tujuh aspek pemenuhan yang jadi kriteria, tiga diantaranya masih mendapat rapor merah. Tiga kriteria itu diantaranya terpenuhinya hak atas pendidikan, hak atas kependudukan, dan hak atas perumahan yang layak.

Dalam pemenuhan hak atas pendidikan, Kabupaten Beltim memperoleh nilai 5,6. Hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas sanggar kegiatan belajar (SKB), kurangnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di setiap kecamatan, dan terlalu banyaknya jumlah guru dibanding jumlah siswa.

Untuk pemenuhan hak atas kependudukan, jumlah pemilik akta nikah di Kabupaten Beltim belum sebanding dengan jumlah kartu keluarga. Artinya, banyak warga Beltim yang sudah berkeluarga namun tidak mempunyai akta nikah. Sedangkan di pemenuhan hak atas perumahan yang layak, masih banyak warga yang belum memiliki izin mendirikan bangunan.

Meski nilainya cukup standard, Kepala Bidang HAM Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, Suherman menyatakan, nilai sementara tersebut masih lebih baik dibanding nilai sementara pada tahun 2017 lalu, yaitu rata-rata 6,4.

"Ada peningkatan, nilai itu juga masih bisa diperbaiki. Nanti kita tunggu sampai 10 Agustus 2018. Setelah kita rakor dan ada kesepakatan, kita kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM," kata Herman saat Rapat Verifikasi Penilaian Kabupaten Peduli HAM di Ruang Rapat gunung Lumut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Rabu (18/7/2018).

Herman menyarankan agar di tahun mendatang apa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk kriteria Kabupaten Peduli HAM dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Beltim, sehingga terjadi peningkatan penilaian.

"Contohnya SKB yang belum ada itu segeralah dibuat. Kemudian PKBM yang hanya di 4 kecamatan, tahun depan harus ditambah biar ada di tiap kecamatan. Terus juga disini ini malah rasionya banyak guru dibanding murid," jelas Herman.

Data Sementara Akan Diverifikasi Mendalam

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Beltim, Ikhwan Fahrozi mengatakan untuk kembali memperoleh Predikat Kabupaten Peduli HAM di tahun 2018 ini perlu kerja keras dari berbagai OPD, terutama yang nilainya masih di bawah standar.

"Untuk yang kepatuhan terhadap IMB kita masih rendah. Yang pendidikan juga, kita minta dinas terkait seperti Dinas PU, Perizinan, dan Dinas Pendidikan segera mengverikasi ini," kata Ikhwan.

Ditambahkannya lagi, perlu ada verifikasi terhadap data yang sudah disampaikan ke Kanwil Hukum dan HAM. Ia menduga ada kesalahan dalam memasukkan data dan penunjang untuk penilaian Kabupaten Peduli HAM.

"Kayak data keluarga yang tidak memiliki surat nikah, ini perlu kita verifikasi lebih mendalam. Apakah kesalahan dalam memasukkan data atau malah memang kenyataan di lapangannya seperti itu," ujar Ikwan.

Dalam waktu dekat ini, Pemkab Beltim akan mengadakan rapat terbatas untuk memverifikasi poin penilaian tersebut.

"Kami akan mengundang secara internal untuk menghimbau dinas terkait untuk segera menindaklanjuti poin-poin untuk meningkatkan penilaian Kabupaten Peduli HAM," pungkas Ikhwan.

Kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Pemkab Beltim sudah 3 kali memperoleh predikat untuk Kabupaten Peduli HAM, yakni di tahun 2015, 2016, dan 2017. Diharapkan tahun 2018 ini, predikat tersebut masih akan disematkan untuk Kabupaten Beltim. (HK)

Sumber :  Diskominfo Beltim

Tidak ada komentar: