Rapat Zonasi RZWP3K Temui Jalan Buntu - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Minggu, Juli 01, 2018

Rapat Zonasi RZWP3K Temui Jalan Buntu

INRADIOFM.COM, BELTIM – Rapat Koordinasi Penyelesaian Izin Usaha Penambangan (IUP) di Zona 0 - 2 Mil Laut dalam Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jum'at (29/6/2018) lalu kembali menemui jalan buntu. 

Masing-masing pihak yang hadir, baik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemenko Maritim, Pemprov Kepulauan Babel, serta dari Pemkab yang ada di Provinsi Babel, belum menemukan kata sepakat terkait penambangan pasir/ timah di zona 0 – 2 mil.

Kemenko Maritim melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono menginginkan agar penambangan pasir timah harus berada di luar dua mil dari kawasan pesisir. Izin pertambangan yang sudah diterbitkan tidak boleh diperpanjang.

"PT Timah harus menambang pasir timah sampai izin berakhir. Setelah izin berakhir harus pindah lokasi di luar dua mil dari kawasan pesisir terdekat," tegas Agung.

Kemenkomaritim juga meminta agar peta alokasi ruang di dokumen RZWP3K Provinsi Kepulauan Babel segera diselesaikan. Selain itu, penyelesaian perijinan tambang harus diselesaikan dengan rekomendasi dari KKP dan Kementerian ESDM atas pantauan dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

"Era kepemimpinan sekarang ini dimana bergantung pada timah yang tidak suistinable, namun jika bergantung pada sektor perikanan akan lebih suistanable jika dikelola. Lebih dari itu sektor pariwisata sudah jelas akan berdampingan dengan konservasi, Pemerintah daerah harus berpikir akan dibawa kemana daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Babel Fery Insani menyatakan, agar IUP PT Timah 0 – 2 mil harus tetap dipertahankan. Ia khawatir jika penghapusan 0 – 2 mil dilakukan akan dapat mengurangi penerimaan daerah dan negara.

"Kalau kita bicara kepentingan masing-masing daerah, pendapatan kita di Bangka Belitung 40 persennya disumbangkan oleh timah dan ikutannya. APBD kita saja diamankan Rp 65 triliyun dari sektor tambang," ungkapnya.

Bahkan menurutnya, jika sektor pertambangan dihentikan maka perekonomian Bangka Belitung akan jatuh secara cepat.

"Jangankan dihentikan, terlambat ekspor saja maka pengaruh terhadap perekonomian Babel sangat signifikan," kata Fery.

Sedangkan, Kementerian ESDM melalui Kasubdit Sumber Daya Mineral mengatakan, Kementerian ESDM tetap menginginkan tambang timah tetap ada di Provinsi Babel.

Diungkapkannya, sumber daya alam untuk timah hanya ada di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, yang izinnya akan berakhir pada 2025 hingga 2027.

"Penghasilan pajak negara dari sektor tambang timah sangat tinggi. Kalaupun nanti IUP-nya dihapuskan, patut dipikirkan tenaga kerjanya," ujarnya.

Pulau Belitung Harus Zero Tambang Laut

Sementara itu Bupati Beltim, Yuslih Ihza menyatakan, akan terus mengawal pembahasan Raperda RZWP3K hingga menjadi Peraturan Daerah. Di dalam rapat, Ia menegaskan Pemkab Beltim bersama DPRD Beltim, telah sepakat berkomitmen untuk menolak tambang laut dan kapal isap.

"Kabupaten Beltim itu paling banyak cadangan timahnya. Namun, keputusan kita sudah final, sesuai hasil Pansus, kita menolak tambang laut dan kapal isap," tegas Yuslih.

Diungkapkanya, Pemkab Beltim pun sudah mengirimkan surat ke Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, terkait hasil pansus penolakan tambang laut ini. Namun, surat yang dikirimkan pada 1 Mei 2018 lalu, hingga kini belum memperoleh tanggapan.

"Kabupaten Beltim dan Belitung telah bersepakat, Pulau Belitung kami harus bebas dari tambang laut. Kami menyerahkan kepada Provinsi untuk menetapkan terkait hal ini," tegasnya.

Setidaknya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Bangka yang menyuarakan menolak tambang laut.

Rapat tersebut, dihadiri oleh Bupati Beltim Yuslih Ihza, Sekda Bangka Akhmad Muksin, dan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Belitung Holmes, Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, pihak KPK, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono, serta pimpinan OPD dari Pemkab Beltim.

Rapat selanjutnya akan diadakan pada 4 Juli mendatang. Diharapkan, dalam rapat berikutnya akan dicapai kesepakatan terkait pertambangan di 0-2 mil tersebut. Setelah rapat itu, rencananya akan dilakukan Rakor tingkat Menteri yang akan dipimpin oleh Menkomaritim, Luhut Panjaitan. (HK)

Sumber : Diskominfo Beltim

Tidak ada komentar: