Wagub Bersama DPRD tandatangani Nota Kesepakatan - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Jumat, Agustus 24, 2018

Wagub Bersama DPRD tandatangani Nota Kesepakatan

INRADIOFM.COM, PANGKALPINANG - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas plafon Anggaran Sementara ( RKUPA-PPAS) tahun 2018, Jumat (24/8) yang berlangsung di ruang Badan Anggaran ( Banggar ) gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Usai penandatanganan, Wagub menyampaikan hingga saat ini keadaan APBD Babel sehat dan tidak lagi terjadi defisit anggaran dikarenakan adanya penggunaan silva pada tahun 2017 lalu.

"Yang semula kita difisit tinggi dan kita melakukan perubahan dan kita serasikan dengan RPJMD dan kegiatan yang ada maka sekaranag sudah saya nyatakan APBD kita sehat. Yang mana kita nilai banyak pemborosan maka kita kurangi dan kita uji bersama DPRD apakah semuanya sudah bersinergi dengan RPJMD jika tidak maka akan kita pangkas atas persetujuan DPRD juga," ujarnya.

Selain itu, ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk memotong anggaran-anggaran yang dianggap menjadi salah satu penyokong terbesar terjadinya defisit pada APBD Provinsi Bangka Belitung.

"Sebenarnya tidak ada yang signifikan sampai sekarang. Hanya saja cela-cela untuk menutup defisit belum ada oleh karena itu kami melakukan rapat internal dan sepakat menyurati gubernur untuk mengurangi komponen yg kurang bermanfaat seperti honorariun kegiatan, makan minum harus ada harga standarnya dan ATK juga. Ini salah satu solusi untuk menutupi defisit ini. Ini bukan honorarium honorer ya tapi untuk para pegawai,"tambahnya.

Ia juga berharap agar Pemerintah Daerah juga bisa mengurangi frekuensi rapat yang sering dilaksanakan di hotel serta perjalanan perjalanan dinas yang kurang efektif.

"Yang lain nya kita juga menghimbau agar rapat-rapat dihotel itu dikurangi,  Bukan nya kita melarang tapi usahakan untuk di minimalisir, seperti yang bisa kita lihat di belanja modal ada juga SPPD, ATK yang belum mempunyai harga standar, dan ini akan kita  coba dikurangi dan ditetapkan harga standarnya," harapnya.

Penulis : Nita
Editor : Bgumay

Tidak ada komentar: