Beltim Akan Terapkan SEPAKAT Untuk Tanggulangi Kemiskinan - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Selasa, September 25, 2018

Beltim Akan Terapkan SEPAKAT Untuk Tanggulangi Kemiskinan

Manggar, BELTIM, INRADIOFM.COM – Untuk mempercepat perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Pemkab Beltim akan menggunakan Sistem Perencanaan Penganggaran Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT). Dengan aplikasi ini Pemkab Beltim akan jauh lebih mudah dan cepat membuat kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan.

SEPAKAT merupakan adalah sistem informasi yang dirancang sedemikian rupa untuk menghimpun seluruh modul perencanaan, mulai dari analisis, perencanaan penganggaran, sampai level monitoring evaluasi. Di dalam SEPAKAT sudah ada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Pendataan Potensi Desa (PODES).

"SEPAKAT hadir untuk menjawab solusi pengentasan kemiskinan yang tepat guna dan tepat sasaran. Ini adalah aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu yang memudahkan dalam membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan," kata Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Beltim, Peris Nainggolan saat membuka Kegiatan Sosialisasi SEPAKAT di Ruang Pertemuan BP4D, Senin (24/9/2018).

Peris mengungkapkan SEPAKAT adalah salah satu bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, terkait strategi penanggulangan kemiskinan yang salah satu poinnya mengarahkan terwujudnya pemanfaatan sistem informasi terpadu yang berpihak kepada masyarakat miskin.

"Melalui aplikasi ini Pemkab Beltim akan mampu menghasilkan analisis yang dapat menjadi masukan terkait proses E-Money, E-Planning, E-Budgeting, serta aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan," ungkap Peris.

Pemkab Beltim sudah menyiapkan anggaran pelatihan aplikasi tersebut di tahun 2019 mendatang. Seluruh OPD diminta untuk mulai berpartisipasi aktif dengan menyiapkan data yang dibutuhkan dan lebih memperkuat koordinasi dan harmonisasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat Rentan Kemiskinan harus Diwaspadai

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI mengingatkan Kabupaten Beltim untuk mewaspadai kerawanan kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kabupaten Beltim. Mengingat jika tidak ditanggulangi dengan serius maka akan banyak bertambah orang miskin baru.

Pada tahun 2017 lalu, kurang lebih ada 20 persen masyarakat Beltim yang rentan dengan garis kemiskinan. Jika garis kemiskinan yang ditetapkan pada Rp 563.309 per kapita per bulan dinaikkan maka jumlahnya akan bertambah.

"Orang rentan kemiskinan masih tinggi di Kabupaten Beltim. Kalau kita tarik sedikit saja angka garis kemiskinannya dari Rp 500 ribu ke Rp 600 ribu, maka jumlahnya sangat besar di Beltim ini," ungkap Perencana Muda BAPPENAS RI, Risky Reysaputra saat menjadi narasumber dalam Sosialiasi aplikasi SEPAKAT di BP4D Kabupaten Beltim, Senin (24/9/2018).

Menurut Risky masyarakat ini sangat rentan dengan kemiskinan, mengingat jika ada inflasi tinggi, shock sedikit, bencana alam dan lain sebagainya akan jatuh ke bawah garis kemiskinan.

"Bisa jadi kalau tidak diwaspadai mereka ini akan menambah jumlah angka kemiskinan. Apalagi kalau kita lihat trend penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Beltim tahun 2017 lalu yang cuma turun 0,282 persen," kata Rizky.

Namun, Rizky menekankan upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Beltim sangat besar. Ditambah dengan potensi untuk membuat masyarakat rentan kemiskinan keluar jauh dari garis kemiskinan sangat memungkinkan.

"Kalau kita lihat dari RPJMD Kabupaten Beltim itu sekitar lima persen, perlu usaha lebih namun menurut saya itu sangat visibel untuk dilakukan," ujarnya.

Risky pun meminta agar Pemkab Beltim jangan melepas tiga pendekatan yakni jaminan bantuan, pelayanan dasar, ekonomi produktif. Selain terus menyiapkan untuk migrasi dari pekerja sektor tambang ke sektor pertanian dan perikanan.

"Kalau di Kabupaten Beltim yang harus difokuskan adalah ketepatan sasaran. Karena harusnya dengan adanya jaminan bantuan, minimal 40 persen dari pengeluaran kelompok miskin sudah dibiayai oleh negara baik melalui APBN dan APBD," tukasnya. (@2!_HK)

Tidak ada komentar: