Disbudpar Babel Rapat Persiapan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Rakyat - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru >>>

Rabu, Oktober 03, 2018

Disbudpar Babel Rapat Persiapan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Rakyat

PANGKALPINANG, INRADIOFM.COM - Dalam rangka penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata babel mengadakan rapat persiapan, di Ruang Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Disbudpar Babel), Selasa (2/10/2018). Rapat ini dihadiri 14 anggota tim yang berasal dari lintas bidang, lingkungan Disbudpar Babel.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi adalah dokumen yang memuat kondisi factual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya. PPKD merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di daerah. Dalam rapat membahas tentang keanggotaan, teknis penyusunan, dan strategis penyusunan.

Saat ini, Disbudpar Babel telah menerima 6 PPKD kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.

Kepala Bidang Kebudayaan sekaligus pemimpin rapat dan Wakil Ketua Tim Penyusun PPKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zuardi mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 merupakan dasar amanat penyusunan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia.

"Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia," kata Zuardi.

Zuardi menjelaskan pedoman pemajuan kebudayaan terdapat dalam Pasal 8 UU No.5/2017.
Dijelaskannya, didalam Pasal 8 UU No.5/2017 tersebut menyebutkan, bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal itu memberikan amanat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan berupa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

"Pasal 8 UU No.5/2017 itu memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kita sebagai Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan berupa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan kemudian dirangkum dalam dokumen Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat," lanjutnya.

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kemajuan kebudayaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan sebagai aturan turunan UU. Pasal 2 dalam Peraturan Presiden tersebut menyebutkan, bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan dan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, dan Strategi Kebudayaan merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di pusat maupun daerah.

"Pasal ini mensyaratkan bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun untuk kemudian dapat diterapkan sebagai suatu pedoman dalam pembuatan kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah dan di pusat," terangnya.

Ia juga menerangkan, suatu dokumen yang digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan harus mengacu pada kondisi faktual agar kebijakan yang nantinya dilahirkan merupakan kebijakan yang secara tepat menyasar langkah-langkah strategis yang harus diambil guna membangun kebudayaan baik di daerah maupun pusat dan mewujudkan pemajuan kebudayaan seutuhnya.

Berikut beberapa tahapan didalam penyusunan PPKD Provinsi, yaitu :
1. Gubernur menyusun dan mengesahkan alokasi anggaran penyusunan PPKD dari APBD;
2. Gubernur membentuk Tim Penyusun PPKD provinsi yang ditetapkan melalui SK Gubernur;
3. Gubernur membentuk Sekretariat PPKD provinsi yang bertugas membantu kerja Tim Penyusunan dalam bidang administrasi. Sekretariat bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
4. Tim Penyusun bekerja melakukan pendataan, perumusan, permasalahan, penyusunan rekomendasi dan indicator kerja untuk setiap rekomendasi untuk dirangkum dalam dokumen Rancangan PPKD dan diserahkan kepada Gubernur;
5. Gubernur menetapkan Rancangan PPKD provinsi menjadi PPKD provinsi melalui SK Gubernur.

Penulis : Ernawati Arif (Prahum Disbudpar Babel)
Foto : Rafiq Elzan
Sumber : Disbudpar Babel
Editor : Hery Kurniawan (In Radio)

Tidak ada komentar: