Program Pengentasan Kemiskinan Banyak Salah Sasaran - INRADIOFM.COM

Berita Terbaru

Live Streaming

Jumat, Desember 14, 2018

Program Pengentasan Kemiskinan Banyak Salah Sasaran

Manggar, Beltim, INRADIOFM.COM Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur dianggap masih kurang efektif untuk menekan angka kemiskinan. Mengingat, banyak program bantuan yang salah sasaran. 

Tahun depan data fakir miskin di Kabupaten Beltim, akan diperbaharui dan dilengkapi dengan data mikro yang dijamin jauh lebih akurat.

Pejabat Fungsional Perencana dan Peneliti Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah (BP4D) Kabupaten Beltim, Izhar mengatakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Beltim akan menggunakan data mikro disamping Basis Data Terpadu (BDT) untuk memetakan kondisi kemiskinan.

Data akan dilengkapi dengan data stunting, data siswa berhenti sekolah (drop out) dan juga angka pernikahan usia dini. Selain itu data juga ditambah dengan besaran pendapatan perkapita hingga jumlah pengeluaran rutin keluarga fakir miskin lengkap beserta nama dan alamatnya.

"Data dulu dari BDT SIKSNG, PNPM dan lain sebagainya sudah baik, hanya saja perlu kita tingkatkan kualitasnya. Soalnya beberapa data yang kita butuhkan belum ada di situ, kayak stunting, DO, dan lain sebagainya," jelas Izhar dalam Dengar Pendapat terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Beltim, di Ruang Rapat BP4D Kamis, (13/12/2018).

Izhar optimis saat data mikro sudah lengkap seperti yang diharapkan, maka pembuatan program pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan tanpa ada kesalahan atau salah sasaran. Menurutnya, selama ini banyak program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan namun sering salah alokasi.

"Jika ini selesai kita akan bisa menciptakan program pemberdayaan yang bisa kita sodorkan ke dengan OPD, Desa bahkan Kementerian terkait. Kenapa selama ini program kita kurang maksimal, karena kurang sinergis dan berpegang dengan data yang akurat," ungkap Izhar.

Pengelolaan Dana CSR Harus Dimaksimalkan

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua TKPK Kabupaten Beltim, Burhanudin. Ditekankannya jika masalah penanganan kemiskinan bukan semata-mata sekedar jumlah angka di atas kertas.

"Ini bukan masalah angka, tapi bagaimana program penanggulangan kemiskinan daerah itu dapat disinergiskan dengan pembiayaan APBD/ APBN dan didasarkan kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara faktual di lapangan," kata Aan sapaan akrab Burhanudin.

Aan pun menyatakan, dengan anggaran yang terbatas pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD semata untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Namun harus banyak mencari terobosan baru seperti mencari suntikan anggaran dari pusat atau pun dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Dana CSR itu ada dalam Perda Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Bappeda (BP4D) itu yang menjadi pengelolanya, tapi tidak maksimal sama sekali atau tidak pernah dikelola," ujar Aan.

Namun Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Beltim itu menyatakan jika CSR bukan sekedar minta sumbangan dengan perusahaan. Lebih dari itu, CSR yang akan dialokasikan oleh perusahaan dibahas dalam Musrenbang Daerah.

"Program-program daerah khususnya terkait kemiskinan yang akan dimanfaatkan lewat dana CSR dibahas, nantinya tertuang di dokumen perencanaan. Misalnya perusahaan investasi di desa A, nah desa tersebutlah yang akan mengelolanya jadi take and givenya jelas untuk masyaraat setempat," tukas Aan. (@2!)

Sumber: Diskominfo Beltim
*HK

Tidak ada komentar: