Live Streaming

Post Page Advertisement [Top]

PANGKALPINANG, INRADIOFM.COM - Tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dalam Kunjungan Kerjanya di ( Kunker ) Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi bersama Staf Ahli  Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syahrudin, di Ruang Pertemuan Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (13/2/2019).

Tim Kementerian yang dipimpin Bambang, Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Bidang Koordinator Kamtibmas Kemenkopolhukam bersama Pemerintah Provinsi Babel dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan Supervisi Terkait Penanganan Permasalahan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Publik di Bangka Belitung.

Dalam selayang pandangnya, Syahrudin menyampaikan kondisi geografis Provinsi Bangka Belitung yang terdiri dari dua pulau besar, meliputi Pulau Bangka dan Pulau Belitung dan ratusan pulau - pulau kecil yang telah maupun belum memiliki nama serta memiliki perairan yang sangat  luas dibandingkan dengan daratan.

" Dengan kondisi geografis seperti, tranportasi air menjadi sangat vital bagi masyarakat Bangka Belitung, konektivitas sangat menjadi kebutuhan karena  transportasi air dan udara menjadi dominan," terangnya.

Sementara itu, Bambang, Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi menerangkan sebagai daerah yang memiliki SDA pertambangan, Bangka Belitung memiliki potensi konflik yang dapat mengganggu roda perekonomian, dikarenakan trasportasi sebagai urat nadi kehidupan.

" Diskusi ini dilakukan untuk membahas keamanan transportasi serta bertujuan mencari formulasi penanganan permasalahan keamanan dan keselamatan trasportasi publik," terangnya.

Menurut Bambang, ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait penanganan dan keselamatan tranportasi publik, yaitu : terjadinya kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, yang memakan jumlah korban dan menjadi perhatian luas pada tahun 2018.

" Faktor cuaca yang sudah memasuki musim penghujan dan masih rendahnya kesadaran terkait keselamatan tranportasi serta keterbatasan SDM dan Infra struktur pendukung keamanan dan keselamatan tranportasi," urainya lebih lanjut.

Karenanya, dengan permasalahan tersebut pihak Kementerian merekomendasikan kepada pimpinan daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk tim terpadu tingkat daerah untuk melakukan penertiban Angkutan Sungai, Danau dan Perairan ( ASDP ) sesuai kewenangan masing -masing.

Tindak lanjut rekomendasi adalah dengan mewujudkan sistem informasi yang berkelanjutan dengan mengedepankan azas keselamatan dalam pembangunan ataupun pengembangan sistem transportasi dan keselamatan transportasi merupakan yang mutlak dalam transportasi agar setiap orang terhindar dari resiko kecelakaan selama menempuh perjalanan. ( erwin  )

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]