Sumber Informasi Terpercaya

Full width home advertisement

Live Streaming

PANGKALPINANG

HUMASPRO

BELTIM

BANGKA

BELITUNG

BANGKA TENGAH

BANGKA BARAT

Post Page Advertisement [Top]

SUMBAR, INRADIOFM.COM -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berbagi strategi penyebarluasan informasi. Salah satu caranya yakni, membuat aturan hukum berupa pergub. Sehingga semua media yang bekerja sama dengan pemerintah merupakan media-media profesional.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat Jasman mengatakan, dengan adanya pergub dapat mengatur dan menentukan persyaratan dalam kerja sama antara pemerintah dengan pers. Pasalnya sekarang ini sangat mudah membuat media dan mengklaim sebagai wartawan.

"Mudah membuat media massa seperti website. Sementara media ini banyak tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga pers," kata Jasman saat Audiensi dengan rombongan dari Bangka Belitung, Rabu (27/3/2019).

Saat ini Provinsi Sumatera Barat sudah mempunyai Pergub Sumbar No 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Sumbar.

Sebanyak 17 peserta rombongan Bangka Belitung di antaranya dari, Komisi I DPRD Basel, Diskominfo Babel, Diskominfo Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur dan PWI Bangka Belitung.

Menurut Jasman, pergub tersebut memotivasi kalangan wartawan dan lembaga media untuk bekerja secara profesional. Untuk mengindari masalah, maka perlu aturan berkekuatan hukum. Sehingga lembaga media hendaknya mempunyai SIUP dan NPWP.

Banyak media yang mundur mengajukan kerja sama dikarenakan persyaratan tersebut. Jasman menambahkan, lembaga media harus terverifikasi dewan pers, minimal verifikasi administrasi. Ini semua bertujuan mendorong agar lembaga media menjadi profesional.

"Pergub ini tidak mengatur wartawan dalam pemberitaan, karena pergub ini tidak masuk rana kebebasan pers. Intinya hanya mengatur pola kerja sama saja," tegas Jasman.

Sementara Sudarman Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, ada keinginan untuk mengatur kerja sama dengan lembaga media namun tidak mengekang kebebasan pers di daerah.

Untuk mempelajari persoalan ini, Bangka Belitung melakukan audiensi dengan Pemprov Sumbar dan Dewan Pers. Kadiskominfo Sudarman mengharapkan, dengan adanya aturan kerja sama ini dapat memotivasi tumbuh lembaga pers profesional.

"Jika kuat dalam aturan, hendaknya menciptakan wartawan professional dalam pemberitaan," tegas Kadiskominfo Sudarman. (Huzari)

Sumber: Dinas Kominfo

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]