Live Streaming

Post Page Advertisement [Top]

PANGKALPINANG, INRADIOFM.COMBerdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Nomor: 180/1319/SJ tanggal 13 Februari 2019, tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Disbudpar Babel), melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM), di lingkup Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.

Tertuang didalam surat edaran tersebut, ada dua poin yang dilaksanakan oleh Disbudpar Babel, yaitu Poin d, tentang penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Pasal 30, Pasal 3i, dan Pasal 32), serta Poin e, tentang pelayanan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan hak Perempuan, Anak, penyandang Disabilitas, masyarakat Adat dan konflik lahan.

Disbudpar Babel kini telah menyediakan fasilitas ruang menyusui yang dibuat secara sederhana, di kantor yang beralamat di Jalan Profesi No.2, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang.

Berkaitan dengan hal ini, Kepala Disbudpar Babel, Rivai mengungkapkan, ruang menyusui itu sangat bermanfaat bagi ibu yang bekerja, agar tetap dapat menunaikan kewajibannya untuk memberikan ASI eksklusif bagi sang buah hati.

"Ruang menyusui ini dibuat, agar para wanita pekerja dapat memenuhi kebutuhan Anaknya akan ASI," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Disbudpar Babel, Engkus Kuswenda. Menurutnya, fasilitas ruang menyusui memberikan suatu ketenangan bagi sang ibu, yang notabene adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang selain menjalankan kewajibannya bekerja, sekaligus dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu, yakni memberikan ASI.
Disamping itu, Engkus juga menambahkan, bahwasannya pemberian ASI secara eksklusif dapat memberikan dampak yang positif, dan penting bagi generasi Indonesia, salah satunya adalah untuk pembentukan daya tahan tubuh.

Tak hanya ruang menyusui itu, Aksi HAM dari segi kebudayaan dan pariwisata pun tentunya diterapkan Disbudpar Babel. Dari segi pariwisata, tempat-tempat terkait kepariwisataan, haruslah menciptakan lingkungan yang ramah bagi Perempuan, Anak, dan penyandang Disabilitas.

"Siapapun mereka yang merupakan wisatawan, adalah tamu yang harus dilayani dan dipenuhi kebutuhannya saat berwisata di tempat atau daerah kita, dalam hal ini Bangka Belitung. Contohnya, menyediakan kursi roda, jalur atau track kursi roda, kamar mandi yang terdapat kelengkapan untuk penyandang Disabilitas, ruang menyusui, dan lain sebagainya. Dengan kenyamanan yang diberikan akan membuat para wisatawan merasa diterima dan betah di tempat yang mereka kunjungi. Bahkan tak jarang, mereka akan kembali berkunjung untuk berwisata," ungkapnya.

Sementara dari segi kebudayaan, Disbudpar Babel melalui Bidang Kebudayaan sejauh ini belum pernah mendapatkan laporan atau pengaduan terkait permasalahan di masyarakat Adat.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Babel, Zuardi mengatakan, selama dirinya bertugas, belum pernah menerima pengaduan permasalahan yang terjadi di masyarakat Adat.

Menurutnya, kerukunan masyarakat Adat di Bangka Belitung sangatlah baik. Dirinya juga berharap, kerukunan dapat selalu terjaga, serta dapat menghindari permasalahan masyarakat Adat, termasuk soal status lahan. (Ernawati Arif_HK)


Sumber: Disbudpar Babel
Penulis : Ernawati Arif 

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]