Live Streaming

Post Page Advertisement [Top]

JAKARTA, INRADIOFM.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menolak rencana pemerintah yang ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX dan Komisi XI DPR, menjadikan keputusan tersebut sebagai kesimpulan saat rapat dengan Kementerian terkait hingga Dirut BPJS Kesehatan.

Walaupun keputusan bukan di tangan DPR melainkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penolakan tersebut tetap diambil menjadi sebuah kesimpulan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Soepriyatno mengatakan, Komisi IX DPR dan Komisi XI DPR menolak rencana pemerintah untuk menaikkan kenaikan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan mendesak pemerintah untuk mencari cara lain didalam menanggulangi defisit dana Jaminan Sosial Kesehatan.

"Dengan kata lain, peserta yang membayar iuran mandiri menurut DPR tidak boleh iurannya dinaikkan. DPR tidak menyebutkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI)," kata Soepriyatno di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019).  

Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit yang mencapai Rp 32,84 triliun. Menurutnya, pemerintah harus memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerima bantuan iuran.

"Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit BPKP," tuturnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga diminta memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN. (HK)

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]