LIVE STREAMING

Post Page Advertisement [Top]

PANGKALPINANG, INRADIOFM.COM - Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, terus melakukan perbaikan melalui program-program di berbagai bidang melalui aturan-aturan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya, gerakan yang dilakukan melalui Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait pengawasan atas perkebunan kelapa sawit mulai dari bibit hingga penjualan hasil panen petani.

Seperti yang diketahui, harga kelapa sawit terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 lalu. Namun, sejak Desember 2019 lalu, harga sawit terus mengalami kenaikan, hingga mencapai harga 1.600 rupiah.

Gubernur Erzaldi Rosman sejak 2019 lalu, telah membentuk tim khusus terkait pengawasan harga kelapa sawit di Babel. Tim ini dinamai Satgas Sawit, yang merupakan gabungan dari berbagai pihak, seperti Kepolisian, TNI, hingga dinas pertanian. Sistemnya adalah mengawasi harga beli oleh pabrik (korporasi), sesuai dengan harga sawit yang resmi dikeluarkan Dinas Pertanian Babel setiap bulannya.

Hal ini diharapkan dapat terus diawasi, baik di pabrik maupun korporasi seperti koperasi yang bertugas sebagai pengumpul. Agar meningkatnya harga jual kelapa sawit ini tetap stabil.

"Kepada para petani dan pengumpul, ketika harga membaik seperti saat ini, jangan menurunkan kinerja dan penerapan SOP yang telah disusun. Harga jual jika tidak dikelola dengan sistem tata niaga yang baik seperti dibentuknya kerjasama dengan korporasi, maka akan menyebabkan harga yang terus merosot disebabkan indikasi yang hanya menguntungkan segelintir orang saja," tegasnya.

Gubernur Erzaldi Rosman pun berharap, hal ini dapat memotivasi masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit untuk sadar, dan kemudian ikut dalam program kerja sama dengan korporasi yang telah diterapkan di Babel. Sebab, banyak sekali manfaat untuk petani yang sebelumnya menjual harga Tandan Buah Segar (TBS) nya secara mandiri.

"Petani yang bermitra dengan korporasi tidak perlu cemas dengan harga yang tidak sesuai dengan modal produksinya, sebab, harga telah disepakati sejak awal perjanjian," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Juaidi menjelaskan, kenaikan harga ini mengacu kepada harga dunia yang terkena dampak global. Salah satunya juga merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat tentang penerapan  Biodiesel 30% (B30).

Selain itu, dampak dari diklaimnya CPO Malaysia oleh India juga ikut mempengaruhi. Ketika harga CPO dunia meningkat, maka akan berdampak juga terhadap perhitungan TBS perbulan yang dihitung dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Babel. 

Juaidi memastikan, jika sudah banyak petani yang menyadari perlunya bergabung dengan korporasi atau kelembagaan. Karena dapat berperan besar terhadap harga jual petani yang telah memiliki kerja sama, atau bermitra dengan korporasi, ketimbang petani yang mandiri. Sehingga, petani akan ikut merasakan kenaikan harga jika secara global permintaan TBS meningkat.

"Yang saya khawatirkan adalah para petani mandiri yang belum terikat kemitraan akan lebih sulit menjual TBS nya karena masuk dalam antrian terakhir untuk dibeli oleh pabrik, jika pabrik cukup pasokan, maka TBS petani mandiri tidak dibeli oleh pabrik dan TBS akan membusuk," ungkap Juaidi. (Nona dp_HA)

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]