LIVE STREAMING

Post Page Advertisement [Top]

PANGKALPINANG, INRADIOFM.COM - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, menginginkan adanya multiplier effect di berbagai sektor, yang dapat dihasilkan dari kesepakatan antara pemprov Babel dengan Asosiasi Pengusaha Tambak (APTA). Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor), yang berlangsung di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Kamis (12/3/2020) kemarin.

Menyikapi kesulitan penyelesaian izin perusahaan tambak udang di Babel beberapa waktu terakhir, Gubernur mengundang pihak APTA untuk melaksanakan Rakor, yang juga dihadiri Sekda Provinsi Babel, Naziarto, serta Bupati/Walikota se-Babel tersebut.

Menurut Gubernur, kendala yang dihadapi sebenarnya terkait beberapa hal, seperti peraturan daerah tentang RZWP3K yang disahkan bari-baru ini. Didalamnya juga mengatur tata ruang yang dapat dipelajari tentang penggunaan wilayah sesuai zonasi, sehingga memungkinan untuk melakukan pengelolaan tambak udang.

Dirinya menginginkan hasil dari tambak udang, dapat diekspor langsung dari Babel. Sebab, ternyata masih terjadi pengiriman hasil tambak ke Lampung, Jakarta, dan daerah lainnya yang kemudian baru diekspor.

Hal itu menurutnya kurang berdampak baik bagi Babel, sebab nilai ekspor Babel menjadi kecil, sedangnya seharusnya bisa menjadi lebih besar.

"Saya mau perusahaan tambak udang membuat sendiri prosesing ekspor di Babel, agar menambah pendapatan daerah Babel," ungkapnya.

Menanggapi keluhan kesulitan proses izin penambak udang, menurutnya ini sebenarnya hanya terkait pengelolaan tata ruang yang sebelumnya masih menunggu Perda, dan aturan terkait lainnya, seperti wilayah pinggir pantai yang didominasi oleh sektor pariwisata.

Ia juga menegaskan, kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel untuk dapat mendata wilayah yang bersinggungan dengan tambang, sebagai langkah mengetahui wilayah terbaik untuk tambak udang dengan status IUP yang masih aktif, agar lebih mudah kepengurusan izin tambak udang ini.

Selain itu, APTA dipersilakan untuk terus berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot, setidaknya pihak pemkab maupun pemkot juga dapat memperoleh pendapatan daerah dari pajak PBB.

"Kita semua harus berfikir dan bersemangat positif dengan kondisi apapun yang dihadapi, untuk mengembangkan provinsi yang kita cintai ini," ungkapnya. (Nonadp_HA)

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]