LIVE STREAMING

Post Page Advertisement [Top]

Manggar, BELTIM, INRADIOFM.COM - Bupati Belitung Timur (Beltim), Yuslih Ihza menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) Daerah APBD Kabupaten Beltim Tahun 2020 secara simbolis, kepada 7 kepala desa perwakilan dari setiap kecamatan di Aula Kantor Camat Manggar, Kamis (9/7/2020).

BLT Daerah senilai Rp 7.156.800 itu dibagikan kepada 4.805 masyarakat miskin dan terdampak COVID 19. Setiap keluarga akan menerima bantuan selama tiga bulan, untuk periode Mei, Juni dan Juli 2020.

Penerima BLT Daerah terdiri dari, Penerima Program Sembako Non Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.487 keluarga masing-masing Rp 400 ribu, Penerima PKH non sembako sebanyak 70 keluarga masing-masing Rp 600 ribu, dan masyarakat terdampak yaitu masyarakat yang masuk dan tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi bukan penerima bantuan sebanyak 2.248 keluarga masing-masing Rp 600 ribu.

Bupati meminta agar bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang yang berhak menerima. Ia bahkan menargetkan dalam waktu tiga hari, setelah acara penyerahan harus sudah sampai ke tangan keluarga penerima manfaat.

"Paling lama tiga hari lah harus sudah sampai. Hari ini kan dari rekening daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah-red) transfer ke rekening kas Dinas, kemudian langsung transfer ke rekening desa," kata Yuslih.

Terkait lamanya waktu pencairan anggaran, Yuslih menjelaskan hal itu lantaran Pemkab Beltim harus melalui prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga memegang prinsip kehati-hatian untuk memverifikasi data penerima bantuan agar tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya.

"Jadi kalau kemarin sempat lama prosesnya karena kita ingin jangan samapi ada yang tumpang tindih atau salah sasaran. Kita juga bahkan sampai berkoordinasi dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) agar jangan sampai salah diproses adminitrasinya," ujar Yuslih.

BLT Daerah yang bersumber dari refocusing anggaran Pemkab Beltim itu merupakan bagian dari upaya penanganan dampak COVID-19 di Kabupaten Beltim secara tepat, focus, terpadu dan proaktif dan sinergi antar perangkat daerah terhadap masyarakat yang terdampak COVID 19.

Fezzi: Hak Interpelasi Tergantung Fraksi Yang Mengajukan

Dua fraksi di DPRD Belitung Timur sebelumnya sempat mengultimatum akan menggunakan hak interplasinya terhadap Kepala Daerah jika sampai 9 Juli 2020 Pemkab Beltim belum juga membagikan BLT Daerah. Namun tepat di tanggal tersebut, Pemkab Beltim akhirnya mampu menyerahkan BLT senilai Rp 7.156.800 tersebut kepada 4.805 masyarakat miskin dan terdampak COVID 19.

Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja saat dikonfirmasi Diskominfo Beltim menyatakan wacana penggunaan hak interpelasi masih memungkinkan walau Pemkab Beltim sudah membagikan BLT Daerah.

"Kalau interpelasi kita tidak bisa cegah. Itu kan hak politik dari fraksi-fraksi, kan sudah diajukan," jelas Fezzi seusai acara pembagian BLT Daerah di Aula Kantor Camat Manggar, Kamis (9/7/2020).

Fezzi menyatakan jadi tidaknya DPRD Beltim menggunakan hak politik mereka kepada Bupati Beltim masih akan menunggu rapat antara pimpinan dengan dua fraksi yang mengajukan hal interpelasi. Rapat pemanggilan fraksi dijadwalkan akan berlangsung Jum'at (10/7/20) atau Senin, (13/7/2020) Mendatang.

"Kita panggil rapat Jum'at besok atau Senin. Kalau kata mereka lanjut ya lanjut. Kalau pun mereka bilang sudah karena (BLT) sudah cair, ya sudah gak jadi," kata Fezzi.

Sebagai pimpinan, Fezzi menegaskan tidak bisa menghalang-halangi rekan-rekan anggota fraksi DPRD untuk menuntut haknya, mengingat hak interpelasi adalah hak politik dari setiap anggota parlemen.

"Kita kan tidak bisa larang, apalagi kalau syaratnya untuk mengajukannya sudah cukup. Nama fraksinya gak usah disebut, gak etis. Pokoknya ada dua fraksi, yang satu kan sudah ngaku," ujar Fezzi.

Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 7 orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. (DiskominfoBeltim_HA)

Tidak ada komentar:

Bottom Ad [Post Page]